jurnalinspirasi.co.id – Terjadinya bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejumlah pemerhati lingkungan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk tidak abai mengenai kerusakan lingkungan khususnya di kawasan Puncak.
“Dengan terjadinya bencana alam di Sumatera, justeru Pemkab Bogor jangan sampai lupa dan mengabaikan kerusakan lingkungan khususnya di kawasan Puncak. Pemkab Bogor harus berani menegakkan aturan lingkungan dan tata ruang dengan menertibkan bangunan-bangunan tanpa izin di kawasan pariwisata Puncak,” kata Ketua Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Bogor (LPLHB), Yadi, Minggu (30/11/2025).
Yadi menyebut, lemahnya penegakan aturan lingkungan dan tata ruang oleh Pemkab Bogor terbukti dengan makin menjamurnya vila, resort, dan tempat wisata tanpa izin di kawasan Puncak, di Kecamatan Cisarua dan Megamendung.
“Contohnya di Desa Citeko Kecamatan Cisarua, dalam kurun lima tahun terakhir muncul Kampung Ulin, Tiara Camp, dan Gayatri. Semua berdiri tanpa perizinan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Mereka hanya bermodal Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PTPN. Sehingga beberapa bulan lalu mereka semua disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ungkapnya.
Yadi pun mendesak agar Pemkab Bogor tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan. “Jangan sampai misalnya karena Kampung Ulin diduga dimiliki oleh mantan Bupati Bogor, lantas Pemkab Bogor melakukan pembiaran. Ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan. Pejabat dan tokoh Bogor seharusnya memberikan teladan yang baik,” tegasnya.
Seperti di Kampung Ulin, Gayatri, maupun Tiara Camp berdiri di lahan PTPN 1 Regional 2 yang semula merupakan perkebunan teh. Kondisi terkini lahan seluas 13 hektare tersebut telah disulap menjadi area komersial yang difungsikan sebagai wahana wisata outdoor, berupa area perkemahan, lapangan bola komersil, restoran, jalan yang dihotmix alias diaspal dan sebagainya.
(Dadang Supriatna)
 Bogor untuk tidak abai mengenai kerusakan lingkungan khususnya di kawasan Puncak.){kind=link}