jurnalinspirasi.co.id – Pinisepuh Kabupaten Bogior, Tb Nasrul Ibnu HR memberi peringatan kepada jajaran Pemkab Bogor agar segera memastikan serapan anggaran lebih maksimal, jika tidak, dapat dipastikan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) negatif 2025 akan tinggi dan akan membebani keuangan daerah.
“Jika tidak segera dikeluarkan anggaran belanja daerahbsesuai termin pekerjaan kepada penyedia jasa di semua bidang, saya khawatir Silpa negatif di Pemkab Bogor akan tinggi. Saya hanya mengingatkan saja,” ujar Tb Nasrul kepada wartawan, Minggu (23/11/2025) di sela giat CFD di jalan Tegar Beriman.
Menurut Tb Nasrul, silpa negatif ini disebabkan serapan anggaran belanja tidak segera disalurkan. Banyak hal yang jadi penyebab itu dilakukan Pemkab Bogor.
Di antaranya, tidak adanya uang muka pelaksanaan pekerjaan, kelangkaan bahan material alam dan produk turunannya pada bidang konstruksi yang membuat pelaksanaan pekerjaan melambat dari target awal yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.
“Ya salahsatunya adanya kelangkaan bahan material alam dan produk turunannya sehingga pelaksanaan pekerjaan melambat dan meleset dari target. Di PUPR saja ada anggaran belanja modal sebesar hampir Rp 1 triliun di 2025. Ini jika tidak segera diserap akan membebani serapan anggaran dan menciptakan silpa negatif,” tutur pria yang akrab disapa Ngkong Nasrul.
Tb Nasrul juga menambahkan jika anggaran tidak terserap akan membebani keuangan daerah karena akan ada utang pemda ke penyedia jasa dan berdampak pada beban utang di perbankan.
“Jika silpa negatif, maka kinerja birokrasi di Bogor harus terus diperbaiki dengan makin efisien dan efektif. Ini akan berdampak pada penilaian kinerja keuangan oleh BPK,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengadaan barang dan jasa memberi sumbangan dalam pertumbuhan dan menggerakan roda ekonomi. Multiplier effect yang diberikan dari belanja barang pemerintah menjadi stimulus ekonomi dan perbankan yang signifikan.
“Multiplier effectnya memang kecil tapi dari yang kecil ini seperti bola salju menggelinding dan membesar. Badan usaha memberikan lapangan kerja sesuai bidangnya berdasar keahlian. Lalu pekerja konstruksi di lapangan proyek itu bisa menafkahi keluarganya dan selanjutnya memberi efek ekonomi luarbiasa,” ujar formatur Kepengurusan Kadin Jawa Barat.
Saat ini lanjut Tb Nasrul, penyedia barang dan jasa di Dinas PUPR tidak diberikan uang muka pekerjaan karena ada kekhawatiran pemborong kabur tanpa menyelesaikan pekerjaan. Padahal penentu pemenang lelang adalah ULP Setda Pemkab Bogor sendiri.
“Jadi aneh ya, kebijakan yang saling mengait tapi tidak percaya pada institusi internal Pemkab Bogor sendiri. Jadi tidak ada uang muka pelaksanaan pekerjaan padahal mereka sendiri yang memilih siapa yang layak melaksanakan pekerjaan. Lagipula uang muka kan ada jaminan bank olrh penyedia,” tegas Nasrul.
Saat ini menagih progres pekerjaan konstruksi seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 2 tahun 2017. Namun di Pemkab Bogor menagih progres pekerjaan sudah dibantu Konsultan Manajemen Proyek (KMP) lalu dibantu pula oleh Tim Teknis.
“Harusnya makin mudah dan cepat karena sudah banyak yang membantu verifikasi hasil pekerjaan,” tandasnya.
(Herry Setiawan)
 negatif 2025 akan tinggi dan akan membebani keuangan daerah.){kind=link}