jurnalinspirasi.co.id – Rujuknya para pengusaha pariwisata yang ditindak oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang sempat menjadi konsumsi publik kini sudah memasuki tahap penyelesaian.
Melunaknya KLH setelah adanya desakan dari Aliansi Masayarakat Bogor Selatan (AMBS) yang terus menyuarakan terhadap kinerja KLH yang dinilai mengancam terhadap kelangsungan mata pencaharian para pekerja di tempat tempat wisata yang ditindak oleh KLH.
“Beberapa hari lalu Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengundang para pengusaha yang disegel tersebut. Berbagai ketentuan yang diperintahkan KLH kepada pengusaha, yakni menjaga kelestarian wilayah Puncak itu harus dipatuhi. Dalam pertemuan antara pengusaha dan pihak KLH adalah mencabut sangsi yang selama ini diterapkan oleh pihak KLH. Meskipun demikian, kita selalu warga Puncak akan tetap melakukan pengawasan dan menjaga lingkungan Puncak tidak semakin rusak,” tandas Ketua AMBS Muksin.
Kata juga mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh H. Mulyadi anggota DPRI dari Fraksi Gerinda yang terjun ke tengah-tengah masyarakat dalam agenda resepnya beberapa waktu yang lalu.
Bahkan, H. Mulyadi meminta kepada menteri LH Faisol Nurofiq supaya berpihak kepada para pekerja yang kondisinya terancam di PHK.
“Adanya langkah H. Mulyadi terhadap KLH itu sangat berdampak. Dan sekarang para pekerja kembali bisa bernapas lega. Dan kita meminta kepada PTPN Regional satu dan dua untuk bisa menjaga kebunnya dari hal-hal yang sifatnya akan merusak alam di Puncak. Terkait segel-segel yang dipasang oleh KLH tersebut secara bertahap segel-segel itu akan segera dicabut. Hanya satu tujuan, AMBS akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan untuk keselamatan alam Puncak dan nasib para pekerja,” pungkas Muhksin.
(Dadang Supriatna)
