jurnalinspirasi.co.id – Koordinasi antar lembaga internal pemerintah di Kabupaten Bogor semakin buruk. Hal itu disampaikan salahsatu kontraktor di Pemkab Bogor Eko Sudaryanto dan Hendi kepada Jurnal Bogor, Kamis (25/9/2025.
“Kami sebagai kontraktor punya tenggat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak tapi penghalangnya justru di internal lembaga pemerintah sendiri,” tegas Haji Eko.
Eko memberi contoh pekerjaan gorong-gorong di Teluk Pinang, Ciawi ada utilitas pipa transmisi milik PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
“Saat kami gali, ternyata ada pipa PDAM di dalam tanah yang kami akan pasang gorong-gorong. Akibatnya pekerjaan kami terkendala di lapangan dan sampai saat ini belum ada keputusan dari PDAM,” ujar Haji Eko.
Selain keluhan Haji Eko, Hendi punya keluhan lain. “Banyak banget pak yang datang minta koordinasi ke pelaksana. Padahal anggaran sudah disiapkan tapi karena banyak jadi tambah terus koordinasinya. Ini bikin kami kesulitan kelola modal kami padahal dari pemda kita nggak dapat uang muka,” ujar Hendi.
Keluhan tersebut harus membuat Pemkab Bogor lebih terkoordinasi dalam menyusun pekerjaan infrastruktur. Tidak hanya dengan instansi seperti PLN, Telkom dan PDAM, melainkan lembaga eksternal ormas, petugas keamanan wilayah dan pihak lain yang tidak berkepentingan namun mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
(Herry Setiawan)
