CIAWI – Tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan anggaran negara tepat sasaran. Menyadari peran strategis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai garda depan dalam proses tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui UPT Pelatihan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dengan Biro Umum dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementan menyelenggarakan Pelatihan PBJP Tipe C Batch 1.
Pelatihan yang digelar sejak 4 Agustus 2025 ini resmi ditutup pada Rabu, (20/08) di Komplek Bumi BBPMKP. Pelatihan ini menjadi ruang pembekalan bagi PPK agar mampu mengelola pengadaan standar secara profesional, mulai dari perencanaan hingga pengendalian kontrak, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi, transparansi, dan integritas.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai arahannya menegaskan pentingnya tata kelola pengadaan yang bersih, transparan, dan profesional. Hal ini menjadi fondasi dalam percepatan pembangunan pertanian nasional.
“Pengadaan harus menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas pertanian dan mendukung program prioritas. Di sinilah peran PPK sangat vital,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa peningkatan kapasitas PPK merupakan bagian dari strategi penguatan SDM aparatur.
“Kompetensi teknis PPK menjadi kunci dalam menjamin proses pengadaan berjalan tepat sasaran. Pelatihan ini kami dorong agar menghasilkan pejabat pengadaan yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga berintegritas dan profesional,” jelasnya.
Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Barang dan Jasa, Simon PP Simanjuntak, yang hadir secara daring mewakili Kepala Biro Umum dan Pengadaan, menegaskan bahwa peran PPK adalah garda depan pengadaan di Kementan.
“PPK Tipe C berhadapan langsung dengan proses pengadaan sehari-hari. Karena itu, kejelian, kepatuhan terhadap regulasi, serta integritas menjadi kunci. Pelatihan ini diharapkan melahirkan PPK yang benar-benar siap mengawal akuntabilitas pengadaan,” ungkapnya.
Sementara itu, mewakili Kepala BBPMKP Sutrisno Sipahutar selaku Kepala Bagian Umum menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah penting bagi BBPMKP sebagai penyelenggara teknis.
“Kami mendukung penuh penguatan kapasitas aparatur Kementan. Harapannya, peserta mampu membawa pulang bukan hanya pengetahuan teknis, tetapi juga nilai integritas dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan,” ujar Sutrisno.
Pelatihan berlangsung dengan pola blended learning selama 46 Jam Pelajaran, diikuti 52 peserta dari berbagai unit kerja lingkup Kementan. Materi mencakup perencanaan pengadaan, pengelolaan kontrak, hingga evaluasi akhir, dengan fasilitator bersertifikat dari LKPP.
Melalui pelatihan ini, Kementan berharap hadirnya PPK yang siap mengawal proses pengadaan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sebagai wujud nyata tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil.
(Restu/BBPMKP)
 sebagai garda depan dalam proses tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui UPT Pelatihan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dengan Biro Umum dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementan menyelenggarakan Pelatihan PBJP Tipe C Batch 1.){kind=link}