Jurnalinspirasi.co.id – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) terus mendorong terbentuknya kepemimpinan pelayanan publik yang adaptif dan berdampak nyata.
Salah satu langkahnya diwujudkan melalui kegiatan Studi Lapangan Pelayanan Publik (SLPP), sebagai bagian dari Agenda IV Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan X, yang difasilitasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.
Sebanyak 32 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga mengikuti kunjungan lapang sebagai bentuk pembelajaran langsung untuk menyerap praktik baik dalam tata kelola pelayanan publik, terutama di empat bidang strategis: Penanaman Modal, Pelayanan, Perizinan dan Non-Perizinan, serta Pengawasan dan Pengaduan.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa ASN harus menjadi pelayan publik yang efektif, efisien, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Pelatihan kepemimpinan harus menjadi ruang aktualisasi agar ASN mampu memberikan solusi nyata.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya menanamkan semangat pelayanan di setiap tahapan pelatihan. Menurutnya, ASN pengawas harus dipersiapkan untuk menjadi motor perubahan, dengan kemampuan mengelola pelayanan yang modern dan akuntabel di unit kerjanya.
Sementara itu, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menegaskan bahwa studi lapangan ini bukan hanya penguatan wawasan, melainkan pembentukan karakter dan cara pandang baru peserta terhadap pelayanan publik yang inovatif.
“Kami harapkan peserta bisa mengadopsi nilai-nilai terbaik dari praktik yang mereka lihat di DPMPTSP Depok, lalu mengadaptasinya sesuai konteks dan tantangan unit kerja masing-masing,” jelas Sukim.
Wali Kota Depok, Supian Suri, yang hadir langsung menyambut peserta Senin (4/08/2025) menyampaikan bahwa Pemkot Depok terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien melalui konsep layanan satu pintu yang terintegrasi.
“Kami mendorong integrasi layanan dalam satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke banyak kantor hanya untuk satu layanan. Semua bisa diakses dari satu lokasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa digitalisasi pelayanan telah menjadi prioritas, khususnya dalam hal perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok.
“Kami telah membangun sistem pelayanan berbasis teknologi yang dapat diakses secara digital. Tapi kami percaya, masukan dari peserta PKP seperti ini akan sangat berguna untuk terus menyempurnakan pelayanan kami,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh gambaran nyata mengenai transformasi pelayanan publik, tetapi juga memperluas jejaring antarlembaga sebagai bekal dalam menyusun aksi perubahan di unit kerja masing-masing.
Kementan berharap, kegiatan studi lapang ini dapat menjadi inspirasi bagi peserta dalam memperkuat leadership mindset pelayanan publik yang kolaboratif, responsif, dan berbasis teknologi menuju birokrasi yang unggul.
(bbpmkp/red-rls)
 melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) terus mendorong terbentuknya kepemimpinan pelayanan publik yang adaptif dan berdampak nyata.){kind=link}