jurnalinspirasi.co.id – DPRD Kota Bogor saat ini tengah membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Alhasil, ditemukan adanya defisit anggaran sebesar Rp260 miliar dalam keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Kepada wartawan, Sekretaris Komisi I, Said Mochammad Mohan mengatakan bahwa saat pembahasan di Komisi I terdapat beberapa OPD yang penambahan anggaram cukup signifikan. Namun, belum memberi rincian data.
Menurut dia, yang wajib diketahui adalah bahwa setiap data masuk defisitnya masih tinggi sekali yakni diangka Rp260 miliar.
“Hal itu bagi kami terutama di komisi I, kami mau membahas program kegiatan yang dianggap prioritas. Tapi di sisi lain, kita belum dapat kepastian apakah TAPD bisa mengakomodir kegiatan yang telah dibahas,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.
Kata dia, TAPD harus duduk bareng Badan Anggaran (Banggar) untuk menyeimbangkan angka, apabila sudah seimbang baru dilakukan pembahasan program prioritas.
“Kami khawatir nantinya TAPD menghapus program yang kami anggap prioritas. Jadi mesti dicari rumusan terbaik,” tegasnya.
Defisit, kata dia, terjadi dari faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun. Sedangkan belanja masih tetap.
“Tarif Efektif Rata-rata (TER) itu menjadi beban APBD. Informasi dari Baperida itu kurang lebih sekitar Rp21 hingga Rp22 miliar akibat dari kebijakan pusat terkait pajak progresif, akhirnya tetap harus dianggarkan dan membebani APBD,” ucapnya.
Di sisi lain, beban belanja terus bertambah di tengah berkurangnya pendapatan. Ia menilai, terjadinya defisit anggaran terkait dengan masa transisi kepemerintahan yang baru, tentunya ada janji kampanye, menunaikan visi misi program prioritas yang dicanangkan kepala daerah.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana menyebut bahwa defisit yang cukup tinggi, seharusnya membuat Pemkot Bogor melakukan kajian dan program yang bisa mendorong meningkatnya PAD.
“Misalnya mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pembangunan. Agar tak terpaku dengan bantuan pusat dan provinsi,” ucapnya.
** Fredy Kristianto
