Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan optimismenya dalam meraih predikat Utama pada evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025.
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (17/6/2025).
Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pembangunan Kota Bogor yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.
Sebelumnya, Kota Bogor meraih predikat Nindya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Pada kesempatan itu, Dedie Rachim menyampaikan bahwa berbagai indikator dan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat penilaian telah dipenuhi.
“Kelengkapan verifikasi administrasi sudah dipenuhi dan saat ini sedang dilakukan verifikasi. Penilaian dari verifikator ini dapat menaikkan status Kota Bogor dari Nindya menjadi Utama. Saya optimis pencapaian status utama ini pasti akan kita raih, karena semuanya sudah terpenuhi,” ujar Dedie Rachim.
Ia menekankan upaya menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak bukan hanya sebatas pencapaian administratif, melainkan melalui gerakan bersama dalam memperkuat komitmen lintas sektor.
“Dengan jumlah anak mencapai 351.417 jiwa atau sepertiga dari penduduk Kota Bogor, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Komitmen ini sudah tertuang dalam visi Bogor Beres, Bogor Maju,” jelasnya.
Ia menjelaskan capaian yang telah diraih oleh Kota Bogor, antara lain yaitu akta kelahiran yang telah dimiliki oleh 94,63 persen anak di Kota Bogor, 19 dari 25 puskesmas menerapkan prinsip ramah anak, serta keberadaan satuan pendidikan ramah anak seperti TK Akbar dan SMPN 2 yang meraih standar Nindya.
Selain itu, Kota Bogor juga memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) berstandar Nindya, perpustakaan dengan standarisasi Pratama, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah meraih kategori Utama.
Dalam bidang perlindungan anak, Pemkot telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mengembangkan aplikasi pengaduan SIBADRA, serta bekerja sama dengan Polresta Bogor Kota untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
“Penilaian ini membantu kami menggali potensi, menerima masukan konstruktif, dan terus berinovasi demi memenuhi hak dan perlindungan anak di masa depan. Sehingga melalui hal ini, kami berharap semoga pada verifikasi lapangan hybrid 2025, Kota Bogor meraih peringkat Utama sebagai Kota Layak Anak,” ujar Dedie Rachim.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa hasil verifikasi administrasi Kota Bogor menunjukkan nilai 850,59 poin dan masuk dalam predikat Utama.
Ia menyebutkan Kota Bogor telah meraih 25 poin positif dalam bidang kelembagaan dan total 74 poin positif dalam lima klaster penilaian KLA yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan serta perlindungan khusus anak.
“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi di Kota Bogor telah berjalan efektif. Kami berharap verifikasi lapangan hari ini dapat memvalidasi data yang dilaporkan sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi anak,” katanya.
