jurnalinspirasi.co.id – Wacana Dinas Perhubungan (Dishub) menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan sektor perparkiran di Kota Bogor, mendapat sorotan Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H Zenal Abidin. Menurutnya, mengerjasamakan parkir dengan pihak ketiga baik dilakukan.
Hal itu lantaran pihak ketiga akan bisa memaksimalkan sumber daya manusia untuk menarik retribusi. Namun, disisi lain langkah tersebut kemungkinan besar bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Atas dasar itu, sambung dia, lebih baik pengelolaan parkir dilakukan oleh perusahaan umum daerah (perumda). Sehingga pendapatan retribusi akan sepenuhnya masuk ke kas daerah lantaran dikelola badan pemerintah.
“Kota Bogor sudah punya Perumda. Yang namanya Perumda itu boleh menjalankan core business apapun, asalkan ada kajiannya,” ujar H Zenal kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).
Misalnya, sambung dia, Dishub dapat bekerjasama dengan Perumda Transportasi Pakuan (PTP).
“Lebih baik menggandeng Perumda. Itu lebih jelas, bisa menambah pemasukan Perumda agar lebih sehat,” tandasnya.
Politisi Gerindra itu menyebut akan mengagendakan rapat bersama lintas sektor untuk membahas secara khusus mengenai pengelolaan sektor perparkiran di Kota Bogor.
“Kami akan coba agendakan untuk rapat bersama lintas sektor membahas hal ini. Sebab, dewan menginginkan agar pendapatan retribusi dari sektor parkir dapat meningkat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengakui bahwa diperlukan adanya inovasi dan skema kerjasama yang diatur.
“Sejauh ini memang parkir belum semua titik ditetapkan sebagai titik parkir,” katanya.
Hal itu, sambung dia, seiring dengan arahan dari DPRD yang mendukung untuk adanya kolaborasi pengelolaan parkir.
“Rencananya akan menggandeng pihak ketiga. Tapi memang perlu dibahas bersama dulu dengan pihak terkait, terutama BKAD, Bapenda dan Bag Kerjasama,” tandasnya.
** Fredy Kristianto
