jurnalinspirasi.co.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mentenderkan program layanan Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan pada Februari 2025 mendatang, menuai sorotan Anggota Komisi II DPRD, Akhmad Saeful Bakhri.
Ia pun mempertanyakan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai Biskita, pasca lelang selesai dilakukan.
“Pertanyaan kalau sekarang kembali dilelangkan. Apakah Pemkot Bogor sanggup secara finansial mendanai Biskita yang dioperatori pihak ketiga melalui APBD. Sementara anggaran Rp10 miliar hanya bisa menjalankan dua koridor Biskita selama sebulan,” ujar pria yang akrab disapa Gus M itu, Kamis (16/1/2025).
Gus M menilai langkah pemerintah melelangkan program BTS justru terkesan menganaktirikan Perumda Transportasi Pakuan (PTP), yang notabenenya perusahaan milik pemerintah.
“Buat apa punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kalau semuanya diswastakan. Bubarkan saja PTP,” ucapnya.
Apabila alasan Pemkot Bogor tak mau memberikan pengelolaan Biskita kepada PTP karena dinilai tidak sehat. Hal itu, sambungnya, adalah langkah yang konyol.
“Kalau memang sudah tidak sehat bubarkan PTP. Sekarang bagaimana mau sehat, anggarannya malah diberi ke swasta,” ungkap pria yang hobi membaca novel To Liong To, Golok Pembunuh Naga ini.
Ia menilai bahwa problematika Biskita merupakan cerminan carut marutnya rencana penataan transportasi Kota Bogor.
“Hal ini, perlu dilihat secara konperhensif dan tidak parsial sebatas Biskita saja. Karena, akar dr permasalahan transportasi di kota Bogor disebabkan pemerintah Kota Bogor belum memiliki Rencana Induk Transportasi,” jelasnya.
Sehingga, pada akhirnya mewariskan permasalahan di akhir masa jabatan kepemimpinan wali kota sebelumnya.
“Beberapa solusi program penataan sudah dilakukan, tetapi realisasinya mana? Kita bisa ambil contoh, janji di akhir jabatan walikota bahwa Kota Bogor akan zero angkot lalu ada rencana operasional trem dan yang terakhir adalah carut marut operasional Biskita,” katanya.
Permasalahan tersebut pada akhirnya muncul karena rencana program penataan transportasi tidak dilandasi dengan kajian rencana induk pengembangan transportasi yang jelas.
“Karena, semua dilakukan spontan lebih kepada mengakomodir keinginan dari pimpinan. Coba, sekarang kita tanya ke dinas perhubungan bagaimana progres penataan angkot sejauh ini apa kabarnya?,” katanya.
Diitambah lagi, sambung dia, dengan dihentikannya subsidi BTS oleh BPJT, yang membuat operasional terhenti.
“Bisa kita bayangkan, apabila rencana pengadaan trem jadi juga dilakukan? Apakah tidak menambah permasalahan baru,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan akan dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor pada Februari 2025 mendatang.
“Berdasarkan hasil telaahan program BTS akan dilelangkan oleh PBJ lantaran tak memungkinkan menggunakan skema penunjukan langsung,” ujar Marse kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).
Menurut dia, setelah ada pemenang pengoperasian Biskita Trans Pakuan akan berlangsung hingga enam bulan ke depan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar.
“Sambil persiapan dan kepastian kementrian, mudah-mudahan bisa Februari dilelangkan. Ya seadanya anggaran, beroperasi cuma sekitar enam bulan,” kata Marse.
Marse menegaskan, dengan menggunakan mekanisme lelang, perusahaan manapun dapat mengikuti tender selama memenuhi persyaratan administrasi.
“Siapa saja bisa ikut, asal memenuhi persyaratan,” tegasnya.
(FDY)
