jurnalinspirasi.co.id – Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan turun 0,14 persen namun pada tahun 2025 ini garis kemiskinan kota bogor meningkat
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor telah merilis statistik kesejahteraan masyarakat Kota Bogor pada 13 Desember 2024.
Menutup tahun 2024 dan mengawali tahun 2025, dari data tersebut Garis Kemiskinan di Kota Bogor meningkat.
Garis kemiskinan Kota Bogor meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp 661.380,- dan di 2024 sebesar Rp 699.861,-.
Garis kemiskinan adalah ambang batas pengeluaran minimum yang diperlukan oleh seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik
kebutuhan makanan maupun non-makanan.
Kebutuhan makanan dihitung berdasarkan jumlah kalori minimum yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik yang sehat, umumnya
2.100 kalori per orang per hari.
Kebutuhan non-makanan meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Orang atau rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan dianggap miskin.
Garis ini sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan.
Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menjelaskan BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar (cost of basic needs).
“Jadi penentuan angka garis kemiskinan dari BPS dan berlaku di Indoensia,” ucapnya.
Saat ini lanjut Hery Angka kemiskinan Jabar tahun 2024 sebesar 7,46%, Nasional 9,03%, sedangkan Kota Bogor 6,53%. Angka kemiskinan Kota Bogor dibawah Jabar dan Nasional.
Kota Bogor pun memiliki 3 strategi pada sektor kesejahteraan yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di 2025.
“Pertama Pengurangan Pengeluaran Masyarakat. melalui program jaminan kesehatan (PBI), Bansos, bantuang pangan, PKH, dll Peningkatan pendapatan
program padat karya, pelatihan UMKM, akses modal (KUR) dll,” ujarnya.
Strategi ketiga yakni Pengurangan kantong kemiskinan. Melalui intervensi sarana prasarana permukiman, RTLH, Sanitasi, sirkular ekonomi.
** Fredy Kristianto
