jurnalinspirasi.co.id – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor pada 27 November mendatang. Tim Paksa Bicara menyelenggarakan Diskusi Publik Pilkada Kota Bogor dengan mengusung tema “Menakar Kekuatan Pasangan Calon Wali Kota Bogor di Pilkada 2024” di resto Imah Nini, Jalan Sancang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (17/11/2024).
Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara Ucok (Pengamat Sosial Kota Bogor), Gusti Raganata (Peneliti SIGMAPHI), dan Fajar Arif Budiman (Peneliti Poldata Indonesia).
Anggota Tim Paksa Bicara, Raksa Nasution mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pilkada dan mengetahui tolak ukur untuk memilih.
“Bukan karena gender, asal partai dan chauvinistik (sikap yang menganggap kelompok sendiri lebih unggul). Tetapi agar masyarakat berpikir kritis soal perkembangan yang ada dan proses pilkada, dan tak bermain money politic,” ujar Raksa kepada wartawan, Minggu (17/11).
Menurut dia, kegiatan ini tak hanya perdana dilaksanakan, namun akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan seperti desak Anies.
“Sebelumnya, kami mengundang Kang Sendi, nanti selanjutnya dokter Rayendra,” katanya.
Kata Raksa, dalam giat kali ini jumlah masyarakat yang hadir meningkat hingga 80 persen.
“Kami berharap masyarakat bisa bertanya langsung, baik itu objektif, subjektif hingga menyerang. Semua timses pun boleh hadir, jadi kami membuka ruang diskusi,” tutur dia.
Raksa menambahkan, rencananya pada giat Paksa Bicara volume 3, pihaknya akan menayangkan live streaming, sehingga masyarakat bisa bertanya langsung melalui sosial media.
Sementara itu, Peneliti SIGMAPHI, Gusti Raganata mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, giat seperti ini harus sering dilakukan, mengingat masyarakat sangat senang mendengar visi misi dan mengetahui track record calon.
“Jangan sampai masyarakat terkecoh dengan program yang dijanjikan. Sebab kekuatan fiskal Kota Bogor sangat terbatas. Dan sejauh ini banyak calon yang masih nunggu DAK dan DAU untuk merealisasikan program kampanye apabila terpilih. Tetapi apakah program daerah sudah sesuai dengan pusat,” paparnya.
Misalnya, sambung dia, program makan siang gratis Presiden Prabowo, mestinya harus dapat disinergikan oleh program para calon wali kota.
“Misalnya untuk program UMKM harusnya beririsan dengan pusat. Kemudian soal transportasi, bicara pembangunan stasiun dan lain-lain. Harusnya menyentuh Biskita yang kondisinya darurat pasca tak dibiayai pusat. Padahal itu program baik,” tegasnya.
** Fredy Kristianto
