Jurnal Bogor – Untuk menekan pungli di obyek wisata alam. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak para warga yang berada di lingkungan obyek dan destinasi wisata membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) agar dapat di bina langsung pemerintah demi keberlanjutan Pariwisata di dalam negeri.
Banyaknya laporan dan aduan masyarakat hterkait pungutan liar dari para wisatawan yang viral di media sosial satu per satu telah di proses hukum dan di beri sanksi sosial berupa video permintaan maaf dan kerja sosial membersihkan sampah di obyek wisata dan sebagainya.
Berkaitan dengan klaim lahan oleh sekelompok pihak yang menjadi obyek wisata seperti danau atau situ, air terjun dan kawasan hutan. Menparekraf Sandiaga Uno menepis dan memastikan jika lahan tersebut sejatinya di atas tanah negara. Yang lazimnya tidak di kuasai secara individu atau kelompok tanpa legalitas hukum yang sah.
Di sisi lain, banyaknya kelompok masyarakat lokal yang terjun ke obyek wisata alam dan menjadi viral di media sosial menjadi tugas pemerintah daerah dalam penataan dan ketertiban di lokasi tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Yudi Santosa menjelaskan, ada keterbatasan pemerintah dalam hal infratruktur di obyek wisata. Melalui pengelolaan oleh masyarakat sekitar banyak fasilitas obyek wisata seperti jalan, jembatan , toilet yang memadai untuk wisatawan, Rabu (15/5/2024).
“Di puncak Bogor terdapat organisasai kepariwisataan yang di kelola oleh pemuda dan remaja desa, diantaranya Kompepar, Desa Wisata, bahkan Karang Taruna Desa belum termasuk organisasai kemasyarakat yang mengambil bagian mengelola obyek wisata alam,” ungkapnya.
“Pemkab Bogor berharap komunikasi antara pemangku kepentingan itupun dapat di lakukan dengan baik dan tidak menimbulkan citra buruk pariwisata di wilayahnya,” tegasnya.
(Yudi)
