Ciawi | Jurnal Bogor
Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Salah satunya melalui Public Hearing. Public Hearing merupakan sarana menyampaikan pendapat, masukan dan usulan pengguna layanan untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di BBPMKP.
Mengambil tema “Ruang Bersama Meningkatkan SDM BerAKHLAK”, Public Hearing digelar di aula Komplek Surya BBPMKP, Kamis (07/12) berfokus memperkenalkan standar layanan unggulan dan layanan terbaru BBPMKP. Layanan terbaru BBPMKP hadir berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian, yaitu layanan standardisasi dan uji kompetensi kerja jabatan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
“Inovasi menentukan kualitas pelayanan publik. Semakin baik inovasi yang kita lakukan, pelayanan yang diberikan akan lebih maksimal lagi apalagi pada UPT-UPT di bawah BPPSDMP yang tugasnya mengutamakan pelayanan,” papar Dedi.
Standardisasi dan uji kompetensi kerja jabatan merupakan layanan baru yang diselenggarakan BBPMKP dalam hal penyusunan bahan standar kompetensi kerja jabatan ASN, penyusunan metode penilaian kompetensi ASN melalui Assesment Center atau metode penilaian lainnya, pelaksanaan uji kompetensi, dan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multi media, serta pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah mengungkapkan BBPMKP saat ini memiliki nilai yang sangat bagus pada salah satu aspek kebijakan pelayanan publik, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat.
“Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BBPMKP pada Triwulan I Tahun 2023 sudah bagus. Hasilnya sangat baik, itu artinya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di BBPMKP sudah sangat baik bagi pengguna layanan. Ini harus dipertahankan”, kata Siti Munifah.
Adapun narasumber yang hadir dalam Public Hearing meliputi Ombudsman RI, Lembaga Admnistrasi Negara (LAN) RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, dan Sekretariat BPPSDMP.
Kepala BBPMKP, Yusral Tahir mengungkapkan harapan dengan adanya public hearing ini ada masukan dan usulan perbaikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik lembaganya agar lebih baik, khususnya dari para narasumber dan stakeholders undangan.
(Nita/BBPMKP)
 Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Salah satunya melalui Public Hearing. Public Hearing merupakan sarana menyampaikan pendapat, masukan dan usulan pengguna layanan untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di BBPMKP.){kind=link}