Jonggol | Jurnal Bogor
Kisruh pengakuan lahan fasos fasum dari Perumahan Angkatan Laut yang hampir sebagian besar lahannya digunakan oleh Yayasan Sekolah Hang Tuah yang berada di Desa Sukamanah, Jonggol, Kabupaten Bogor, membuat Camat Jonggol Andri Rahman angkat bicara.
Andri menyebut, sampai saat ini belum ada kepastian hukum bahwa lahan yang ditempati oleh Sekolah Hang Tuah itu betul fasos fasum dari Perum AL atau bukan. Sehingga memang perlu diadakannya mediasi gelar data yang juga harus dihadiri oleh dinas-dinas terkait.
“Jika berbicara fasos fasum, itu sudah masuk kedalam ranah kewenangan Pemda Bogor, dan untuk saat ini saya sendiri tidak mengetahui apakah lahan yang dipakai Sekolah Hang Tuah itu fasos fasum atau bukan, “ ungkap Andri kepada Jurnal Bogor, Minggu (23/7/23).
Mengingat, sambung Andri, penyerahan fasos fasum di Perumahan AL itu sudah dari sekitar tahun ’90-an, dan berkas atau histori Pemcam Jonggol sendiri tidak punya itu. Hanya ada siteplan, yang belum bisa dikuatkan keabsahannya, karena produk site plan sendiri bisa saja berubah untuk penetapan posisi lahan fasos fasum itu ada dimana.
“Sedikit saya perjelas soal fasos fasum, sekalipun itu lahan dari perumahan bukan berarti hanya pihak perumahan saja yang bisa menikmati. Karena, saat lahan itu sudah diserahkan ke Pemkab, sudah secara otomatis kewenangan itu ada di tangan Pemkab. Siapapun bisa memohon lahan yang sudah menjadi milik pemda tersebut dengan ketentuan yang berlaku,” papar Andri.
Andri menyebut, untuk persoalan perebutan lahan fasos fasum antara Sekolah Hang Tuah dengan Pemdes Sukamanah sedang dicarikan titik temunya, dan dirinya pun sudah melayangkan surat kepada BPKAD Kabupaten Bogor, karena pihaknya yang lebih faham status lahan tersebut benar fasos fasum atau bukan.
“Karena ini masih belum ada kejelasan, jadi saya minta kepada pihak Hang Tuah untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan untuk sekolah tingkat SMA-nya. Biarkan ini diproses dulu untuk pembuktian, dan untuk Pemdes Sukamanah diharapkan bisa menahan diri terlebih dahulu sampai ada penjelasan dari dinas terkait. Karena apa yang diperjuangkan oleh Pemdes Sukamanah pun semata-mata untuk kepentingan masyarakatnya,” tandas Andri.
Sementara, salah satu warga Perumahan AL, Agung Priyono (48) mengatakan dirinya berharap adanya sekolah negeri di lingkungan tersebut yang memang bisa terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Sekolah swasta mungkin punya fasilitas sendiri yang lebih bagus, hingga bayarannya pun seimbang dengan fasilitas yang dimilikinya.
“ Tapi untuk kami, sekolah negerilah yang menjadi incaran. Bukan hanya itu saja, jika betul ini fasos fasum dari Perumahan AL yang diserahkan ke Pemda, kenapa harus pihak swasta yang membangun sekolah di lahan pemda, sedangkan sekolah itu komersil. Apakah ada hitung-hitungan persentase dengan pemda untuk penggunaan lahan. Kami sebagai warga pun ingin mengetahui itu,” cetusnya.
Agung menyebut, saat terjadi pemasangan patok yang dilakukan oleh Pemdes Sukamanah, dirinya baru mengetahui jika sekolah Hang Tuah itu memakai lahan pemerintah.
“Pengawasan yang harus dipertanyakan, jika kami tahu dari dulu itu lahan fasos fasum, kami yang akan menggunakan untuk sarana yang bisa dinikmati warga secara gratis. Sekolah itu swasta, sudah pasti tujuannya bisnis. Saya mendukung Pemdes untuk melanjutkan kejelasan lahan itu, betul fasos fasum atau bukan,” pungkasnya.
Sampai diturunkannya berita ini belum ada keterangan resmi dari pihak Sekolah Hang Tuah.
** Nay Nur’ain
