Prof.Didin S Damanhuri: Presidium Forum Negarawan

JURNALINSPIRASI.CO.ID – Setelah saya mendengar dan menyimak konten wawancara Prof.Dr.Didin S Damanhuri, senior dan mentor saya di Wankar ICMI Pusat, tentang topik “peoples power” sungguh menarik. Setelah saya simak materi wawancaranya, mencerahkan dan membuka cakrawala berpikir baru (new mindset) dalam mensikapi situasi-kondisi (sikon) gejala politik nasional dewasa ini.

Jika kita bersikap jujur sebagai kaum terpelajar, terdidik,  intelektual Indonesia, terutama cendekiawan muslim se Indonesia yang tergabung dalam wadah organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia, disingkat ICMI.

Maka sulit rasanya kita bisa beropini bahwa sikon kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita dalam sikon “baik-baik atau nyaman-nyaman” saja. Tidaklah, yang terjadi sikon sebaliknya, sarat problem, menghawatirkan, membahayakan, berkecenderungan mengancam integrasi nasional jika dibiarkan.

Oleh karena itu, saya menyambut baik kemunculan Presidium Forum Negarawan ini, dibawa kepemimpinan dan ketokohan, salah seorang diantara Prof.Dr.Didin.S Damanhuri, Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik- FEM IPB University,  yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat, sedangkan saya AA wakil sekretarisnya.

Justru kita berkata, apabila kita semakin mendalami atau menganalisa gejala-gejala sosial berkehidupan negara-bangsa hari ini (zaman now) dalam dimensi ipoleksusbudhankam yang kini berlangsung, dan ditinjau dari berbagai perspektif saintific dengan menggunakan data, fakta dan variabel indikator serta teori dan konsepsi.yang.ada, maka kita semakin yakin, Indonesia dalam sikon dalam “ambang bahaya”.

Kita harus mewaspadai dan berupaya mencari berbagai solusi terhadap akar problem dan persoalan berupa gejala-gejala sosial ipoleksusbudhakam yang kita tidak harapkan, menyimpang (bias), keluar dari jiwa dan semangat serta tujuan bernegara, yakni melindungi, memajukan, mencerdaskan kehidupan.masyarakat-bangsa, dan ikut menciptakan perdamaian abadi sebagaimana isi alenea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

Berbagai problem sosial nasional, terlalu banyak jumlahnya untuk disebut dan dinarasikan dalam tulisan ini.

Beberapa minggu lalu, di sejumlah WAG, saya pernah ungkapkan bahwa regim yang tengah berkuasa (the ruling party) saat ini, sudah begitu banyak mengeluarkan regulasi dan kebijakan publik yang menimbulkan kehawatiran rakyat.

Diantaranya adalah utang negara semakin membengkak, sudah diluar kewajaran, korupsi triliyunan elite politik dan birokrasi secara berkelanjutan, keputusan public policy spt UU, Kepres dan Inpres serta Kepmen yang tidak menggunakan nalar sains dan agama-nirdemokrasi dan niraspiratif rakyat contohnya disyahksn UU Minrerba, Ciptanaker dan terakhir UU Omnibuslaw Kesehatan.

Juga alokasi dana APBN utk pemberantasan kemiskinan dari beberapa Kementerian dan Lembaga Negara dana APBN sangat besar kebih dari.Rp 400 Triliyun, akan tetapi angka pengangguran, kemiskinan dan anak tengkes (stunting) tetap tinggi dan meningkat jumlahnya, lebih separoh keluarga Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan bergizi, walaupun angka pertumbuhan ekomomi lumayan akan tetapi angka ketimpangan sosial tetap menganga dilihat angka Gini Ratio rata-rata berkisar 0.4 (status lampu merah).

Cengkraman pengusaha besar (oligarky) dalam mengeksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan .juga semakin kuat, bahkan segelintir oligarky sukses mengendalikan birokrasi pemerintahan dan organisasi-lembaga politik sebagai dampak negatif demokrasi langsung (pilpres, pileg dan pilkadal) yang berbiaya tinggi, carut marut praktek hukum akibat kuatnya pengaruh mapia hukum, kasus kriminal Jenderal polisi bintamg 2 Ferry Sambo memperkuat hal ini.

Konflik-konflik sosial dalam memperebutkan sumberdaya alam spt agraria semakin tinggi eskalasinya, beban pajak semakin banyak dan besar ditanggung rakyat, pembangunan insfrastruktur jalan tol, lapangan terbang dan kereta api membebani APBN dan utang negara, dan beberapa diantaranya mangkrak, dan ibu kota negara (IKN) yang di Kaltim yang dibangun atas Naskah Akademik dan AMDAL seadanya “abal-abal” sehingga membebani negara dan rakyat.

Sikap Cawe-Cawe Presiden RI bpk Jokowi dalam agenda politik Pilpres 2024, beliau keluar dari sikap kenegarawan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kelangsungan NKRI, adanya tuduhan radikal bagi aktivis dakwah Islam di tanah air, bermunculannya Islamofobia di kalangan the ruling party, dan terakhir regim politik yang berkuasa ini menerbitkan Kepres 17 thn 2022 dan Inpres RI nomor 2 tahun 2023.

Mereka pura-pura lupa sejarah bahwa G S PKI 1965 disimpulkan termasuk pelanggaran HAM berat dan negara harus minta maaf kepada keluarga PKI, hal ini sangat menyakitkan perasaan keluarga TNI dan kaum ulama dan santri yang menjadi korban, disembelih PKI, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya.

Berdasarkan sederet problematika nasional tersebut diatas, sangat wajar kiranya sejumlah pihak selaku para pemangku kepentingan (stakeholders) memberikan perhatian serius, kepekaan dan kepedulian  terutama kalangan intelektual Indonesia seperti Kepresidiuman Forum.Negarawan yang ada ini sebagai komunitas peduli untuk penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini memang kita dituntut bersikap cinta tanah air dan kebangsaan-keindonesiaan (NKRI) yang tergerus mendalam, akibat semakin menipisnya populasi negarawan dalam elite politik Indonesia, terutama mereka penjabat  negara di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang sudah tercemar oleh penyakit  sosial 3 Ta, gemar “tahta, harta dan wanita”, dan hipokrit (munafiq) yang melupakan dan mengingkari sumpah jabatannya, janji dan amanah dari rakyat yang berdaulat.

Selamat atas kelahiran dan perjuangan Presidium Forum Negarawan Indonesia untuk memberi solusi cerdas demi menyelamatkan bangsa-negara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang sama-sama kita cintai.

Caranya bagaimana? Simak Isi wawancara cerdas dari Prof.Didin S Damanhuri yang sudah viral di medsos seperti WAG dan Youtube adalah jawabannya. Kita harus melakukan perubahan ke arah perbaikan negara-bangsa melalui “to reform” dengan menata ulang system kelembagaan politik nasional dimana steril atau terbebas dari pengaruh oligarky power kapital, bukan reformasi asal-asalan atau jika diperlukan apabila saluran politlk mandek dan tersumbat, atau dengan kata lain sistem demokrasi tidak berjalan, maka  ya. “peoples power tanpa ditunggangi” salah satu solusi yang tepat dan akurat untuk mengganti regim politik yang zholim.

Demikian narasi ringkas ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiaannya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menolong hamba-hambaNya yang berimtaq dan gemar berbuat kebajikan dan kemaslahatan. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalam

Penulis:
Dr.Ir.H.Apendi Arsyad, M.Si

(Pendiri ICMI di Malang tahun 1990, dan Wasek Wankar ICMI Pusat, Pemrakarsa dan Ketua Wanhat ICMI Orwil Khusus Bogor, Pendiri dan Dosen Senior Universitas Djuanda Bogor, Konsultan K/L negara, Pegiat dan Pengamat Sosial)