Gunung Putri | Jurnal Bogor
Persoalan dugaan adanya “pemain PPDB” di SMAN 1 Gunung Putri, pihak sekolah tidak bersedia menggelar data yang diminta masyarakat yang curiga adanya kecurangan pada sekolah tersebut. Pasalnya pada mediasi kedua yang dilakukan pada hari yang sama, seolah sudah terjadi pengondisian yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat.
Ketua Panitia PPDB Kamaludin yang seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait adanya dugaan permainan PPDB justeru memasang Ketua Komite untuk menghadapi masyarakat pada pertemuan kedua yang dijanjikan akan menggelar data yang diduga ada permainan dalam PPDB.
Salah satu orang tua siswa, NS (33) mengaku kecewa dengan aksi yang dilakukan segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat Bojong Nangka. Mengingat, menurut NS demo yang dilakukan segelintir orang tersebut karena ada kepentingan dari mereka yang juga anaknya tidak masuk. Jadi, bukan karena betul-betul ingin memperbaiki dan mengungkap kecurangan yang ada dalam PPBD SMAN 1 Gunung Putri.
“Demonya gertak sambel, karena ada kepentingan, tapi masyarakat Bojong Nangka yang dijual, ini yang saya sayangkan, apalagi yang bicara itu harusnya pihak sekolah bukan Ketua Komite. Karena bukan kapasitasnya dia untuk menjelaskan sistem PPDB, sekalipun dia tau,” ungkap NS kepada Jurnal Bogor, Rabu (18/7/230.
Yang lebih mengerikan lagi, diduga akan ada sejumlah siswa yang akan dimasukan ke sekolah tersebut dari hasil demo. Dia mempertanyakan, demo apa sebetulnya. “Kalian punya kepentingan jangan bawa masyarakat Bojong Nangka,” tandas NS yang yang turut hadir dalam demo tersebut merasa kecewa berat dengan hasil yang bisa dibilang tidak ada.
“Sedikit saya buka disini, semua sistem itu punya kelemahan, sama halnya dengan sistem PPDB saat ini, baik zonasi, zona KETM, zona kondisi tertentu, zona perpindahan tugas orang tua, dan zona anak guru. Semua punya peluang untuk dilakukan kecurangan, dan seolah memang diberikan ruang untuk melakukan kecurangan,” tandasnya.
Dimana kecurangannya, sambung NS, sistem afirmasi yang seharusnya diumumkan terkadang disembunyikan oleh pihak sekolah yang diakuinya mengalami sendiri. “Karena saat menanyakan sistem afirmsi ternyata sudah ditutup, padahal kapan dibukanya saja tidak tahu,” kesalnya.
Lebih lanjut NS menyampaikan, jika pemerintah benar-benar ingin sistem PPDB ini baik dan tidak bermasalah dari tahun ke tahun, suruh pampangkan nama dan alamat siswa yang diterima dari setiap zona di madding sekolah, sebagai informasi keterbukaan publik. Karena di sistem online yang keluar itu hanya jumlahnya, bukan namanya.
“Beranikah seterbuka itu, saya berani bertaruh tidak akan berani. Saya akan tetap melanjutkan pengaduan kepada tingkat yang lebih tinggi terkait kecurangan yang ada di SMAN 1 Gunung Putri. Bukan karena anak saya tidak diterima, tapi lebih kepada ingin perbaikan dalam dunia pendidikan. Serta kekecewaan saya sendiri terhadap aksi demo yang ditunggangi segelintir kepentingan orang,” cetusnya.
“ Masa iya, dari tingkat KCD, sampai Provinsi tidak mendengar keluhan masyarakat, sekalipun selalu ada oknum dari setiap tahapnya,” tambahnya.
Sementara Ketua Panitia Kamal pada medisi pertama mengatakan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai sistem, dan dirinya tidak merasa melakukan kecurangan dari PPDB. “Saya tidak melakukan kecurangan apapun, semua sudah sesuai sistem, dan jika memang ingin melihat data kami akan gelar, “ tandas Kamal saat medisi pertama, sekalipun pada kenyataannya saat mediasi kedua, Ketua Komite yang lebih berperan menjelaskan sistem.
** Nay Nur’ain
