jurnalinspirasi.co.id – Mencuatnya kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dalam PPDB sistem zonasi tingkat SMP dan SMA, rupanya membuat Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota bergerak untuk mendalami hal tersebut.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengaku bahwa polisi telah mendapat enam aduan dari masyarakat soal dugaan kecurangan proses PPDB, yang masuk melalui nomor aduan ‘Lapor Bapak Kapolres’.
“Ada laporan menyampaikan soal itu, dan reserse sudah diarahkan untuk mendalami,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (12/7).
Kapolresta berjanji akan menindak tegas apabila ditemukan adanya unsur pidana. “Kalau ada unsur pidana, kita dalami. Jadi ada unsur pidana, kita gas pol, tangani,” tuturnya.
Kata dia, saat ini polisi tengah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi. “Jadi kami bakal selidiki nsur pidananya seperti adanya dugaan suap, ada dugaan pungli, pemalsuan, dan sebagainya atau ada berdasarkan keterangan saksi, kemudian tentunya ada alat bukti. Kalau ada unsur, tentunya kita gas,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Padhila menegaskan, polisi bekerjasama bersama Inspektorat dan instansi terkait untuk mendalami aduan tersebut.
“Aduan masyarakat yang masuk masih soal PPDB seputar kecurangan pengaturan jarak pada sistem zonasi. Kami sudah melakukan klarifikasi tahap pertama kepada pengadu, kemudian kita mencocokkan dengan data di dinas terkait,” ungkapnya.
Sebelumnya, sebanyak 297 pendaftar PPDB sistem zonasi tingkat SMP Negeri terindikasi bermasalah lantaran diduga menggunakan KK palsu.
Bertambahnya jumlah pendaftar yang diduga curang diketahui dari verifikasi faktual yang dilakukan Tim Khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
“Jadi berdasarkan hasil tim evaluasi ya, kemarin Tim PPDB Pemkot Bogor menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, ada 297 calon siswa yang kemungkinan kita akan diskualifikasi untuk ikut dalam PPDB online zonasi,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Dedie menyebut bahwa 297 pendaftar itu melakukan pelanggaran administrasi. Khususnya, pada perpindahan yang tidak proper.
“Mungkin ada juga beberapa yang masuk ke pemalsuan dokumen,” ucap Dedie.
Ia mengaku, tim saat ini masih melakukan pendalaman mengenai dugaan pemalsuan dokumen kependudukan.
Dedie menilai, bila Pemkot Bogor perlu mengambil langkah kebijakan secara diskresi terkait PPDB terutama di sekolah yang dianggap favorit.* Fredy Kristianto
