jurnalinspirasi.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat melansir data kota dan kabupaten termiskin di Jawa Barat pada 2022.
Pada posisi pertama kabupaten termiskin di Jawa Barat ada Kabupaten Indramayu dengan persentase angka kemiskinan mencapai 12,77 persen.
Kemudian, Kabupaten Kuningan dengan 12,76 persen, Kabupaten Cirebon 12,01, Kabupaten Majalengka 11,94 persen dan Kabupaten Bandung Barat 10,82 persen.
Dari data yang sama, di posisi pertama kota termiskin di Jawa Barat ada Kota Tasikmalaya dengan persentase angka kemiskinan mencapai 12,72 persen.
Diikuti Kota Cirebon 9,82 persen, Kota Sukabumi 8,02, Kota Bogor 7,10 dan Kota Banjar 6,73.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan mengapa di akhir masa jabatan, Wali Kota Bima Arya justru malah menyisakan angka kemiskinan yang meningkat.
Sebab, berdasarkan data BPS di 2022 jumlah penduduk miskin Kota Bogor mencapai 79,2 ribu jiwa atau 7,10 persen. Sementara pada 2021 80,1 ribu jiwa, dan pada 2020 sebesar 75 ribu jiwa.
“Padahal dengan adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif diakhir masa jabatan walikota seperti Taman, GOM, dan jembatan harusnya membuat pertumbuhan ekonomi karena menyerap tenaga kerja,” ungkap pria yang akrab disapa Gus M itu, Jumat (23/6).
Apalagi, kata Gus M, saat ini Kota Bogor memiliki sebuah maskot bernama Rubo (Rusa Bogor), di mana kehadiran maskot itu digadang akan memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Namun, rupanya tak berdampak positif.
“Hal Ini menjadi sebuah gambaran bahwa Kemiskinan absolut terjadi dikarenakan program dan kegiatan yang dilakukan tidak menyasar pada tataran dasar kebutuhan masyarakat,” tegas politisi PPP itu.
Seharusnya, kata Gus M, pembangunan di Kota Bogor lebih berpihak kepada pergerakan UMKM. “Apakah pembangunan di klKota Bogor lebih berpihak pada kelompok middle up saja tidak membangunan pergerakan ekonomi UMKM. Atau ini adalah pembenaran bahwa Pemkot hanya membangun di tataran permukaan dan tampak bagus untuk pencitraan,” katanya.
Kendati demikian, sambungnya, harus juga dipertanyakan indikator dan parameter yg dipakai sama BPS. Karena DPRD dan Pemkot terus melakukan berbagai program utk pemulihan ekonomi pasca Covid 19.
“Apakah angka kemiskinan berbanding lurus dengan ketidakmampuan Pemkot menurunkan angka pengangguran, PMKS dan stunting serta program UHC,” ucapnya.
Jangan sampai, kata Gus M, Kota Bogor yang memiliki segudang prestasi, tapi juga masuk dalam lima besar kita termiskin di Jabar.
“Angka kemiskinan di Kota Bogor adalah Akumulasi bahwa prog keg yang dijalankan selama ini masa tak menyasar pada kebutuhan dasar,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fachrudin mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru dari Kementerian PMK, warga miskin di Kota Bogor menyentuh 6,8 persen dari total penduduk 1,2 juta jiwa. Sementara menurut BPS 7,10 persen.
“Kalau untuk data DTKS bukan merupakan penduduk miskin, tapi data penduduk yang pernah diusulkan atau mengusulkan untuk meminta bantuan sosial. Dari data DTKS yang dinyatakan layak mendapatkan bantuan program PKH ada kurang lebih 34 ribu KK,” tandasnya.* Fredy Kristianto
