Gunung Putri | Jurnal Bogor
Persoalan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang sampai saat ini tak kunjung dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, membuat sebagian besar kepala desa menjerit.
Pasalnya, banyak anggaran yang bersifat pembayaran tetap yang bersumber dari dana BHPRD tersebut. Mengingat, waktu turun anggaran BHPRD yang seharusnya per triwulan kini sudah mendekati satu semester, namun tak kunjung ada Perbub yang dikeluarkan.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan saat menyambangi kantor Desa Gunung Putri mengatakan tak perlu dia jelaskan secara panjang lebar, karena bisa menilai dari ‘jengkol’ (emblem atau pin tanda jabatan) yang dia pakai.
“Tahu kan jengkol ini masih apa bentuknya, jadi kalo ‘jengkol’ ini berubah anggaran BHPRD gak akan telat seperti ini, jadi saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar, kalian bisa menilai sendiri,” ungkap Iwan Setiawan.
Sebelumnya, Kepala Desa Jonggol, Yofie M Safri mengeluhkan anggaran BHPRD yang tak kunjung dicairkan oleh Pemda Bogor. Alhasil, banyak program yang tertunda karena tidak adanya anggaran. Mungkin jika posisi desa berada di tengah kawasan industri bisa mendapatkan CSR dari perusahaan, tapi bagaimana nasib desa yang hanya dikelilingi oleh pertanian dan perkebunan warga.
” Plt Bupati ini sepertinya tidak paham kondisi kami dibawah, desa yang sudah hampir menjerit dan memeras otak agar pelayanan terus berjalan sekalipun belum turun anggaran,” ungkap Yofie.
Tidak perlu dimohon sebetulnya, sambung Yofi, jika memang sudah waktunya untuk dibagikan, ya segera bagikan. Andai distribusi anggaran dari Pemda tertib, program desa pun bisa berjalan dengan lancar tidak tersendat-sendat seperti ini.
“Jangan hanya bisa menekan kades untuk pandai mencari dana talang, tapi tertibkan penurunan anggaran dari Pemda maka program kami pun akan berjalan lancar, ” tanda Yofie.
Dirinya berharap, tidak ada permainan politik dari lambannya anggaran BHPRD yang seolah sengaja belum diturunkan sampai saat ini. “Kami paham status Plt tapi seharusnya carikan solusi untuk desa yang saat ini sudah morat-marit mencari dana talangan agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan,” pungkas Yofie mengakhiri.
** Nay Nur’ain
 yang sampai saat ini tak kunjung dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, membuat sebagian besar kepala desa menjerit.){kind=link}