Cibinong | Jurnal Bogor
Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) Sarip Hidayat, sambangi ruangan anggota DPRD Komisi 3 Achmad Fathoni, Kamis (23/02/23). GP3A sendiri merupakan lembaga resmi dibawah naungan Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk bidang irigasi.
Sarip Hidayat menyampaikan, tujuan kedatangannya bersama Sekjen GP3A dari Tanjungsari untuk meminta bantuan pinjaman alat berat berupa beko atau excavator long arm. Untuk pengerjaan pengangkatan sedimen tanah atau lumpur didepan bendungan yang menjadi penghalang masuknya debit air ke saluran irigasi Cikompeni.
“Saya datang dari Tanjungsari sebagai Ketua GP3A yang bernama Ciunjang Jaya Sejahtera yang mengurusi irigasi Cibeet – Cikompeni, hari ini datang kepada pak dewan sebagi bagian dari Komisi 3 yang mengurusi ESDM. Untuk membantu mendorong pengajuan alat berat yang kami layangkan ke DPUPR,” ucap Sarip Hidayat kepada Jurnal Bogor, Kamis (23/02/23).
Menurutnya, saluran irigasi Cikompeni yang mengaliri kurang lebih sekitar 800 hektare sawah terdiri dari 5 desa yang ada di Kecamatan Tanjungsari harus disegerakan. Dia mengaku harus jemput bola karena bersifat urgent, manakala musim kemarau tiba, tidak akan bisa bertanam lagi karena air yang dibutuhkan tidak akan maksimal.
“Makanya kami berupaya untuk membuat sodetan baru dengan cara mengambil dari Cibeet. Agar air itu masuknya maksimal ke irigasi dan tidak terhalang lagi oleh endapan – endapan lumpur. Maka dari itu kami datang ke Pak Acmad Fathoni agar disupport dan dibantu, supaya mendapatkan pinjaman alat berat ke DPUPR,” jelasnya.
Sebelumnya, sambung Sarip, 5 bulan ke belakang GP3A mengerjakan normalisasi irigasi Cikompeni kurang lebih 8,5 Kilometer. Pengerjaan tersebut memakan waktu selama 2 bulan, dan pihaknya menyewa langsung ke DPUPR excavator untuk beko yang ukurannya P150. Sejak dilakukan normalisasi aliran irigasi Cikompeni sudah bagus, tapi sekarang kendalanya ada dihulu karena ada endapan dan ada pendangkalan hebat. Maka dari itu, jika dihulunya tidak diurus, maka air tidak akan bisa masuk maksimal ke saluran irigasi.
“Saat itu normalisasi irigasi Cikompeni, untuk alat beratnya kami menyewa ke DPUPR. Melalui Bu Ayu bagian logistik atau workshop, dan sampai hari ini untuk pemeliharaan irigasi Cikompeni dari Pemda Bogor sama sekali tidak ada perhatiannya, ” paparnya.
Tak hanya normalisasi, lanjut Sarif, untuk peninggian irigasi, dan perbaikan tanggul yang jebol dikerjakan sendiri, dan tidak ada satu rupiah pun dari pemerintah membantunya. Padahal, hampir tiap hari ada bagian survei dari pengairan yang biasa disebut divisi pintu.
Dia berharap ada kepedulian pihak pemerintah agar keberadaan GP3A itu paling tidak diakui, baik secara administrasi maupun pekerjaan karena pihaknya butuh dana untuk perawatan.
“Disana, kami membayar beberapa ulu-ulu yang mengurus aliran air, itu kami yang bayar inisiatif, bukan dari pemerintah. Untuk anggarannya sendiri ada dari subsidi perusahaan, dan sekarang masalahnya adalah perusahaan yang biasa membantu sudah tutup. Jika tidak juga ada perhatian dari pemerintah, mungkin kami bisa krisis air seperti dulu lagi,” keluhnya.
Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni menyampaikan akan membantu mendorong kepada dinas terkait agar meminjamkan alat berat kapada petani secara gratis karena memang sudah seharusnya, bukan para petani yang meminta, melainkan sudah ada keharusan dari dinas untuk melakukan pemeliharaan terhadap irigasi dan bendungan tersebut.
“Saya akan bantu dorong, karena memang untuk irigasi Cikompeni dan bendungan Cibeet itu adalah kewenangan Pemda, jadi tidak seharusnya petani menyewa alat berat ke Pemda,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain.
