Gunung Putri | jurnal Bogor
Mendapati informasi terkait sulitnya akses jalan warga karena terhalang jembatan yang dibangun oleh perusahaan swasta, hingga membuat membuat warga harus jalan merunduk selama puluhan tahun dan tak bisa memiliki kendaraan, membuat Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Amin Sugandi turun tangan untuk melihat langsung kondisi jembatan milik PT Parisindo yang berdiri diatas tanah Pertamina Gas.
“Didampingi oleh Kepala Desa Gunung Putri saya diantar menuju lokasi jembatan tersebut, dan sangat luar biasa, puluhan tahun warga jalan merunduk baru kali ini mencuat. Mungkin perusahaan menganggap tidak berdampak, tapi bagi masyarakat, berasa terisolir,” ucap Amin Sugandi kepada Jurnal Bogor, Rabu (15/2/23).
Aleg yang berasal dari dapil 2 tersebut mengatakan adanya jembatan yang dibangun oleh PT. Parisindo itu sangat mengganggu akses jalan untuk warga. Sebagai anggota Komisi 1 yang menangani urusan pemerintahan dan hukum, didalamnya ada juga perizinan termasuk juga DPMD, karena juga urusannya dengan desa dan masyarakat.
“Keberadan jembatan mempersulit akses warga yang melintas, harus segera dicarikan solusi. Apalagi kondisi mengerikan seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun,” paparnya.
Dirinya menjelaskan, mungkin pada saat itu kondisinya berbeda, jembatan masih berfungsi untuk perusahaan dan populasi masyarakat masih sedikit. Tetapi apapun itu, tidak boleh mempersulit masyarakat.
“Intinya PT Parisindo ini harus komunikasi dengan pemerintah desa dan warga, apa sih masalah yang timbul dengan adanya jembatan ini, apakah harus ada pembongkaran, atau ada alternatif lain, nanti yang lebih tau Kades, RW, RT dan warga yang ada di sekitar lingkungan tersebut,” ujarnya.
Dirinya berharap, pihak PT Parisindo yang bisa mengambil sikap cepat, dalam menangani persoalan yang sudah berlarut ini. Jangan diam dan seolah dibiarkan, hingga terkesan dzolim terhadap masyarakat. Selain itu, jembatan yang berdiri diatas tanah Pertamina Gas juga harus jelas izinnya.
“Jika perlu jembatan itu dibongkar, perusahaan harus mengalah karena memang kepentingan masyarakat harus diutamakan, tadi pihak perusahaan juga saya tanya terkait perijinan jembatan ini, pihak perusahaan juga tidak tahu, maka dari itu, kalau permasalahan ini tidak cepat selesai, kita akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan,” cetusnya.
Sementara Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri menyampaikan, sidak bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor ini berkaitan dengan adanya jembatan PT. Parisindo yang menutup akses jalan warga di dua RT yang sudah terjadi puluhan tahun.
“Pembangunan jembatan sudah puluhan tahun, dari tahun 80-an, dan sekarang ini bukan menjadi akses utama perusahaan, tapi menjadi parkiran diatas tanah Pertamina Gas. Maka kesepakatan dari warga dua RT ini menginginkan ada pembongkaran, sehingga bisa digunakan akses jalan untuk masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan jembatan membuat masyarakat merasa terisolasi sehingga akses warga ini yang perlu diperhatikan. Apalagi kata dia, sudah puluhan tahun belum ada solusi, makanya dikepemimpinannya sekarang ini harus ada solusi yang terbaik.
“Kondisi seperti ini sudah sangat lama sekali, perusahaan seolah membiarkan warga terisolir. Mengingat warga kesulitan jika ada yang meninggal, emergency, maka kami sepakat agar jembatan tersebut untuk dibongkar, tidak ada kata lain,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
