Bogor | Jurnal Bogor
Aksi Wali Kota Bima Arya yang diduga terang-terangan mendukung Dedie A Rachim sebagai wali kota selanjutnya dan Ridwan Kamil sebagai calon presiden pada saat pembukaan Bogor Street Festival Cap Go Meh (BSF CGM) di Suryakancana, mendapat respon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas Mau mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mencari bukti video, rekaman suara serta foto terkait sambutan Bima Arya yang diduga mengkampanyekan seseorang.
“Kalau memang teman-teman (wartawan) ada buktinya soal pidato atau dukungan itu, ya silahkan kiriman ke kita. Nanti, kita kaji sebagai pendalaman awal,” ujar Yustinus, kepada wartawan, Senin (6/1).
Yustinus mengatakan bahwa hingga kini belum ada laporan yang masuk terkait dukungan Bima Arya tersebut. Pada acara CGM pihaknya fokus ke parpol-parpol apakah melakukan penyebaran atribut partai atau tidak.
Sebelumnya, Wali Kota Bima Arya secara terang-terangan mendukung Wakil Wali Kota Dedie A Rachim untuk menggantikannya kelak.
“Hari ini saya didampingi soulmate saya Kang Dedi A Rachim, insyaallah Wali Kota Bogor mendatang,” ujar Bima saat sambutan di pembukaan CGM, Minggu (5/2).
Bahkan, Bima juga meminta restu kepada warga yang memadati CGM agar mendukung Dedie sebagai suksesornya.
Diaminkan tidak?,” tanya Bima Arya kepada warga yang disambut riuh “Amin”.
Menanggapi hal itu, Ketua Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Kota Bogor, Abdul Rojak menyayangkan aksi Bima tersebut. Menurutnya, sebagai kepala daerah politisi PAN itu sebaiknya bersikap netral.
“Seharusnya kepala daerah itu netral, tidak memihak ke siapapun. Karena yang bersangkutan masih berstatus pejabat publik, tidak elok,” tegas Rojak.
Rojak pun menduga apa yang dilakukan oleh Bima pada pembukaan CGM dapat dikategorikan sebagai upaya mencuri start kampanye.
“Kalau seperti ini, sama saja mencuri start kampanye. Kan tahapan pemilihan kepala daerah juga belum dilaksanakan,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini semua partai politik (parpol) masih dalam tahapan persiapan pemilihan legislatif (pileg) pada Februari 2024 mendatang. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada November 2024.
“Masih jauh kalau bicara kepala daerah, partai politik saja masih fokus untuk pileg. Sementara pencalonan kepala daerah masih menunggu hasil pileg,” tandasnya.
Lebih lanjut, Rojak mengatakan bahwa CGM merupakan acara positif yang menunjukan keberagaman. Sehingga amat disayangkan bila kegiatan itu disusupi kepentingan politis.
“Saya turut hadir dalam acara tersebut mengajak keluarga, karena identitas dari CGM ini merupakan hal yang positif dalam merayakan indahnya keberagaman. Jadi sekali lagi tak elok bila ada unsur politiknya,” pungkas dia.* Fredy Kristianto
