Bogor | Jurnal Bogor
Opsi penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 yang digaungkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, terus mendapat respon negatif.
Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin menilai bahwa apabila sistem pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup, maka hal itu merupakan bentuk inkonsistensi negara.
“Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009 memutuskan untuk mengubah proporsional tertutup ke terbuka. Saya nggak tahu, isu pengembalian itu keinginan siapa, tetapi yang jelas, jika diubah menandakan sistem politik Indonesia belum stabil,” ujar Zaenul kepada wartawan, Selasa (3/1).
Menurut dia, apabila sistem pemilu selalu berubah-ubah, hal ini menandakan adanya kepentingan terselubung.
“Sejauh ini DPP PPP belum bersikap. Tapi secara pribadi dan Kota Bogor, kami menginginkan terbuka, agar masyarakat dapat memilih mana yang layak dan tidak untuk dipilih,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPD PAN Kota Bogor, Safrudin Bima menegaskan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup merupakan bentuk kemunduran demokrasi, dan salah satu upaya menjauhkan kedaulatan rakyat.
“Selama ini koneksi antara kader partai dan rakyat pemilih sudah terbangun. Kalau sistem tetutup tidak ada rasa mengikat dengan rakyat,” ucapnya.
Seharusnya, kata dia, dalam politik modern harus memperkuat civil society dan kedaulatan rakyat.
“Pemilu tertutup menyebabkan daya jual calon legislatif rendah, sebab semua terpaku pada nomor urut satu. Imbasnya, di luar nomor itu nggak mau berjuang. Terbuka harus dilakukan agar kader partai yang terpilih punya hubungan emosional. Jadi mesti realistis melihat kedepan, demokrasi modern harus terbuka,” tuturnya.* Fredy Kristianto
