Cibinong | Jurnal Bogor
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Jawa Barat (Jabar), H. Anton Sukartono Suratto, menyayangkan wacana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.
Hal itu Anton sampaikan menyusul pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ary.
Sistem proporsional tertutup saat ini sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika MK mengabulkan pengajuan KPU. Berarti akan kembali kepada masa lalu. Ini yang dinamakan kemunduran sistem demokrasi di Indonesia,” kata Anggota Komisi 1 DPR RI.
Menurut Anton, upaya untuk memperkuat sistem demokrasi yang dipimpin Prof Ryaas Rasyid, Mereka yang tergabung dalam tim 7 menyusun draft RUU yang Demokratis.
Waktu itu, Presiden BJ Habibie menyetujui sistem distrik campuran untuk Pemilu Legislatif guna memperkuat akuntabilitas wakil rakyat yang diwakilinya.
Selama Orde Baru (proporsional tertutup), anggota parlemennya tidak dikenal masyarakat. Pasalnya, masyarakat hanya memilih tanda gambar partai.
Anggota dewan yang terpilih berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh Partai Politik (Parpol).
“Dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat akan kembali membeli kucing dalam karung. Mereka tidak kenal dekat dengan wakil yang dipilihnya,” kata Anton.
“Para calon anggota legislatif akan lebih memilih mendekati pimpinan Parpol untuk mendapatkan nomor urut satu, ketimbang melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menawarkan program kerja dan visi misinya,” Ketua DPD Partai Demokrat menambahkan.
Anton Sukartono Suratto menginginkan masyarakat memilih seperti memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“KPU harus menciptakan sistem pemilihan yang kondusif dengan menyiapkan keamanan, kenyamanan dalam pesta demokrasi. Bukan kembali kepada masa lalu,” tutup politisi senior PD.
**ass-rls/pd
