Ciawi | Jurnal Bogor
Kelompok tani di Desa Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mengkritisi kinerja penyuluh pertanian. Sebab, pegawai dibawah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) itu, selama bertugas baru satu kali melakukan penyuluhan.
Ketua Kelompok Tani Cukangaleuh, Desa Jambu Luwuk, Indra mengeluhkan penyuluh pertanian yang tidak pernah lagi turun ke para petani di wilayah Jambu Luwuk untuk memberikan bimbingan.
Menurutnya, pasca pergantian penyuluh dari Atik kepada Nani, para petani tidak lagi mendapatkan penyuluhan terkait cara bercocok tanam dan lainnya.
“Kurang lebih enam bulan pergantian penyuluh, baru satu kali turun ke kelompok tani,” ungkapnya kepada wartawan.
Indra membandingkan kinerja penyuluh yang baru dengan sebelumnya. Dimana, saat masih dipegang Atik, banyak sekali wawasan yang didapat para petani melalui kelompok terkait keberhasilan bertani.
“Sekarang kalau penyuluh nya saja tidak pernah turun, bagaimana hasil pertanian di wilayah kami jadi barhasil,” paparnya.
Terlebih, lanjutnya, program terbaru dari pemerintah pusat agar anggaran bantuan keuangan Dana Desa (DD) sebesar 20% (dua puluh persen) yang diterima setiap pemerintahan desa, harus dialokasikan untuk ketahanan pangan dan hewani.
“Program ketahanan pangan dan hewani itu pun sudah ada payung hukumnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022,” jelas Indra.
Untuk itu, Indra berharap agar Kepala Distanhorbun menegur pegawainya yang bertugas di tiga wilayah, yaitu Desa Jambu Luwuk, Desa Bojong Murni dan Desa Banjarsari.
“Kalau kinerja pegawainya seperti ini, bagaimana program ketahanan pangan dan hewani akan sukses dilaksanakan pada kelompok tani. Saya minta kepala dinas menegur pegawainya tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Distanhorbun Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi mengungkapkan, program ketahanan pangan dan hewani yang sekarang ini sudah digulirkan pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran dari DD, tentunya harus dipersiapkan setiap desa.
“Program pemerintah pusat tersebut merupakan upaya dalam mengurangi kerawanan pangan yang terjadi sekarang ini,” ucapnya usai memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani se-Desa Cileungsi, Kamis (28/7).
Tatang pun menjelaskan, konotasi ketahanan pangan saat ini berbeda dengan dulu. Dimana, ketahanan pangan itu identik dengan program swasembada padi.
“Kalau sekarang para kelompok tani bisa menjalankan program ketahanan pangan dengan menanam apa saja, mulai dari tanaman sayuran, ternak kambing, ternak ikan serta lainnya yang masuk kedalam program ketahanan pangan dan hewani,” jelasnya.
Mantan Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan pada Distanhorbun itu pun menghimbau agar para kelompok tani di Desa Cileungsi tidak diam setelah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sekarang.
“Para kelompok tani langsung menjalankan pengetahuan yang sudah didapat dari kegiatan tersebut. Saya berharap, melalui program ketahanan pangan dan hewani dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cileungsi khususnya dan Kabupaten Bogor umumnya,” tukas Tatang.
** Dede Suhendar Â
