Gunung Putri | Jurnal Bogor
Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Partai Keadilan Sosial (PKS) melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan di aula Gedung PKS, Minggu (26/06/22).
Anggota DPRD sekaligus Kepala Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Achmad Fathoni mengatakan, FGD ini untuk melihat apa keluhan dari masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.
“Kegiatan in , kita juga mengundang para tenaga pendidik baik negeri maupun swasta yang dihadiri langsung dari Dinas Pendidikan terkait persoalan dan solusi yang harus disiapkan kedepannya,” papar Fathoni biasa disapa, kepada Jurnal Bogor di kediamannya, Senin ( 27/06/22).
Pertama, ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran para nara sumber dan kontributor dalam FGD pendidikan. Dia tidak menyebut peserta melainkan kontributor , karena memang tidak hanya narasumber yang diminta kontribusi pemikirannya, tapi semua yang hadir juga ikut diminta berkontribusi.
“FGD pendidikan yang diadakan kali ini adalah Seri ke-2 yg diadakan Bid Hukum dan Kebijakan Publik PKS Kabuapten Bogor. Setelah bulan Maret lalu diadakan FGD kesehatan. Bidang kami diberi tugas oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Ust Dedi Arroza untuk menyusun platform PKS dalam melayani rakyat Kabupaten Bogor sebagai kesiapan memimpin Bogor,” paparnya.
Menurutnya, DPD PKS Kabupaten Bogor berkewajiban untuk menyiapkan diri memenuhi keinginan rakyat Kabupaten Bogor . Sebab untuk memiliki pemimpin yang tidak hanya punya keinginan, tapi yang terpenting memiliki kapasitas, ide dan gagasan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat agar bisa maju, adil dan sejahtera.
“Sudah terlalu lama rakyat Kabupaten Bogor kurang dilayani dan dibela, disini PKS Kabuapten Bogor ingin hadir memimpin untuk membela dan melayani rakyat. Berbagai persoalan utama pelayanan pada rakyat yang wajib dan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, pangan, dan lain-lain semua harus terlayani dengan baik,” bebernya.
Dalam diskusi ini kata dia, terbukti adanya kesulitan yang dirasakan oleh tenaga pendidik khusunya untuk mereka yang ingin mendirikan sekolah swasta, dipersulit dengan persoalan izin, dan juga soal harga IMB yang luar biasa.
“Ini kan sekolah, untuk dunia pendidikan jangan disamakan dengan manajemen perusahaan, karena sekolah swasta pun ada yang masuk dalam katagori mapan ada juga yang ngap-ngapan,” cetusnya.
Oleh karena itu , dalam FGD pemaparan panjang lebar soal dunia pendidikan yang memang masih perlu banyak sentuhan, baik dari bantuan maupun pengawasan serta sistem pendirian yang harus lebih diperbaiki, dan saat ini PKS sedang mempersiapkan hal itu agar saat memimpin nanti kita sudah punya konsep yang akan dijabarkan.
“Terima kasih kepada para nara sumber Bapak Dr Agus Suhendi, MPd MM dari Dinas Pendidikan, Bapak Dr Agus Sriyanta, MPd (BMPS), Bapak Burhanudin (Kopel) dan Bapak Dadeng Wahyudi, Lc ME (DPRD Kom 4 FPKS) yang sudah hadir dan mmberikan banyak evaluasi, gagasan serta pemikiran, semoga sehat dan sukses selalu berharap bisa terus bersama PKS,” tuturnya.
Sebagai bentuk keseriusan, kata dia, PKS Kabupaten Bogor menyiapkan diri memimpin. Melalui FGD inilah dia mengmpulkan ide dan pemikiran, baik dari para nara sumber dan kontributor yang merupakan stakeholder, praktisi serta pengamat di bidangnya.
“Dalam FGD ini kami dapati ternyata banyak pihak yang mencintai Kabupaten Bogor dan siap berkontribusi melayani dan membela rakyat Bogor. Mereka sangat antusias memberikan analisis dan pemikirannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan mereka merasa bahagia karena PKS Kabupaten Bogor memberikan mereka kesempatan berkontribusi,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
