KPK Mulai Panggil Dinas Penerima Program CBC
Cibinong | Jurnal Bogor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perlahan namun pasti mulai membuka ‘Kotak Pandora’ perkara suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejumlah pihak dari mulai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga rekanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dipanggil komisi anti rasuah itu untuk dimintai keterangannya.
“Kasus suap untuk mendapatkan predikit opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), KPK sangat serius mengusutnya, KPK secara perlahan mulai membuka ‘Kotak Pandora’ terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Bogor,” kata Aktivis Jaringan Masyarakat Pendukung Joko Widodo (Jampe) Kabupaten Bogor, Ali Taufan Vinaya (ATV), Minggu (22/05).
Ali sangat optimis dan yakin, KPK akan menuntaskan persoalan di Kabupaten Bogor ini sampai beres dalam rangka mewujudkan cleen governance atau pemerintahan yang bersih, kenapa ? karena kata aktivis pergerakan 98 ini, sekarang ini waktu yang tepat bagi KPK untuk membersihkan Kabupaten Bogor.
“Persoalan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bogor ini sangat komplek. Kasus suap kepada auditor BPK menjadi pintu masuk bagi KPK membuka kunci ‘Kotak Pandora’ untuk menggali informasi penting soal penatakelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut ATV, untuk membuka isi ‘Kotak Pandora’ KPK harus memanggil dinas-dinas penerima alokasi anggaran besar dari APBD, termasuk untuk proyek Cibinong Beautification City (CBC) yang nilai anggarannya sangat fantastis mencapai ratusan miliar rupiah.
“Keterangan dari dinas penerima program CBC itu akan membantu KPK menemukan di mana titik pelanggaran atau penyimpangan dari program tersebut. Saya yakin dengan sumber daya manusia yang dimiliki didukung pengalaman membongkar kasus-kasus besar KPK akan berhasil,”ungkap ATV.
Sebagaimana diketahui, sejak kasus suap kepada auditor BPK Jawa Barat terbongkar Rabu (27/04) lalu, KPK secara marathon memanggil puluhan ASN Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK menetapkan AY Bupati Bogor non aktif, bersama tiga ASN, diantaranya Sekretaris Dinas PUPR MA, Kepala Sub Bidang Kas Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) IA, dan RT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, serta empat auditor BPK.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di penghujung Ramadhan itu, KPK menyita uang tunai dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu senilai Rp 1, 024 miliar. Uang yang disita masih ditelusuri dari mana sumbernya.
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, untuk mengetahui asal muasal uang yang disita itu KPK memanggil puluhan ASN. “Seluruh saksi hadir dan para saksi didalami pengetahuannya antara lain, terkait dugaan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa SKPD yang menjadi obyek audit,” kata Ali, beberapa waktu lalu.
** TM/Red
