Jonggol | Jurnal Bogor
Komisi V DPR-RI berkomitmen mendukung penuh normalisasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi dan sub DAS Cikeas. Untuk itu, Komisi V segera mengagendakan kunjungan lapangan ke dua sungai tersebut, Hal tersebut di sampaikan H.Mulyadi Anggota DPR RI Komisi V.
Menurutnya, kunjungan lapangan tersebut untuk melihat dan menyerap secara langsung aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir sejumlah perumahan yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas.
“Komitmen itu mengemuka ketika Kepala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Firman Riansyah beserta perangkat penanggulangan kebencanaan Desa Bojongkulur, melakukan audiensi dengan Komisi V, Kamis siang (19/5/2022), di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Jakarta,” papar H. Mulyadi.
Menurutnya, delegasi Pemerintah Desa Bojongkulur diterima tiga anggota Komisi V. Masing-masing Sudewo ST, MT (Gerindra), Drs. H. Mulyadi, MMA (Gerindra), dan H. Dedi Wahidi, S.Pd (PKB). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, Sudewo, Mulyadi dan Dedi berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami akan membahas apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan ini ke dalam dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan kami akan membantu dan mempermudah penganggarannya,” papar Mulyadi
Komitmen yang disampaiakan Komisi V , sambung Mulyadi, merupakan tanggapan atas penjelasan yang paparkan oleh Kepala Desa Bojongkulur dan perangkatnya.
Terpisah disampaikan Kepala Desa Bojong Kulur, Firman Riansyah saat melakukan audiensi dengan DPR-RI untuk mencari solusi pencegahan banjir di Bojongkulur, dirinya hadir membawa aspirasi warga masyarakat.
“Saya didampingi oleh Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, dalam pertemuan ini ingin mengemuka adanya tuntutan warga Bojongkulur dan sekitarnya agar pemerintah melakukan percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas ” cetus Firman kepada Jurnal Bogor , Kamis ( 19/05/22).
Tuntutan itu , sambung firman, berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP) agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023.
Dalam kesempatan tersebut juga Puarman menjabarkan sejarah berdirinya KP2C dan kiprahnya dalam mitigasi bencana. Juga dipaparkan penyebab banjir, derita banjir dan solusi pencegahannya.
Komisi V DPR-RI mengapresiasi kiprah KP2C yang dalam operasionalnya tidak menggunakan dana Negara, namun tetap konsisten melayani 32.000 anggotanya yang merupakan warga korban banjir.
** Nay Nur’ain
