Cibinong | Jurnal Bogor
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor mengintruksikan tetap mendukung program Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah pejabat teras bogor termasuk didalamnya Bupati Bogor, Ade Yasin atas dugaan kasus suap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat (Jabar).
Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor Elly Rachmat Yasin menegaskan, sebagai pemenang Pemilu pada Tahun 2018 lalu, partainya akan tetap dukung program Pemkab Bogor.
“Meskipun tidak dipimpin oleh Ade Yasin, PPP khususnya di legislatif Kabupaten Bogor tetap akan konsisten mendukung program pembangunan yang memiliki manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Anggota DPR RI tersebut mengatakan, bahwa program kerja tersebut telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirumuskan pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan (HADIST).
“Kami akan terus kawal program Pancakarsa demi terwujudnya Kebupaten Bogor yang maju dan berkeadaban. Program tersebut juga jadi bagian janji politik pasangan HADIST kepada masyarakat,” kata Elly.
Ia menambahkan, program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) yang juga menjadi unggulan Pemkab Bogor setahun belakangan harus tetap berjalan maksimal.
“Samisade itu jadi bagian pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Program tersebut pastinya amat sangat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di pedesaan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, adanya musibah yang dialami kader partainya tersebut jadi pelajaran bagi semua.
“Musibah tersebut mudah-mudahan dapat menjadikan kita semakin dewasa dalam bertindak dan bersikap. Ini adalah bagian daripada iktibar diri,” ungkapnya.
Ia memaparkan, agar seluruh masyarakat masih dapat menghormati proses hukum yang akan dijalani oleh Ade Yasin atas musibah yang dialaminya.
“Bu Ade Yasin mengatakan pada awak media usai konfrensi pers KPK, bahwa dirinya dipaksa untuk bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya. Maka dari itu semua kalangan harus menghormati proses hukim hingga putusan pengadilan nanti,” paparnya.
** noverando
