Tomas Selatan Minta Kinerja Pegawai DPUPR Dievaluasi
Ciawi | Jurnal Bogor
Adanya perusakan aset negara yang dilakukan PT Balina Agung Perkasa (BAP), salah satu vendor ekspedisi pengangkut air minum perusahaan Aqua berupa penutupan saluran Daerah Irigasi (DI) Cikereteg-Rancamaya, di Kampung Ranji, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, ternyata belum diketahui Bupati Bogor, Ade Yasin. Padahal, penutupan saluran irigasi yang dilakukan pihak perusahaan swasta di wilayah selatan Kabupaten Bogor itu, sudah berjalan beberapa Minggu.
“Saluran irigasi mana ya yang ditutup,” kata Bupati Bogor saat dikonfirmasi usai melantik ribuan guru P3K di aula IPC Ciawi, Rabu (20/4).
Namun, Ade Yasin akan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk turun ke lokasi DI Cikereteg-Rancamaya yang ditutup pihak perusahaan tersebut.
“Nanti dinas terkait melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah III yang akan meninjau ke lokasi saluran irigasi itu,” paparnya.
Informasi di lingkungan sekitar lokasi proyek perluasan pembangunan lahan parkir yang sudah merusak aset negara, perwakilan PT BAP mendatangi kantor UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah III yang berlokasi disekitar pintu air Ciliwung, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Rabu (20/4) siang.
“Memang ada yang datang dari perwakilan PT BAP ke kantor. Tapi sayang nya kepala UPT lagi ke dinas karena ada rapat dan saya juga sedang di luar kantor,” aku Dedi Junaedi, pengawas pengairan Kecamatan Ciawi pada UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah III.
Menyikapi pernyataan Bupati Bogor, Ade Yasin yang mengaku belum mengetahui adanya saluran irigasi ditutup oleh pihak perusahaan swasta di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, sangat disayangkan tokoh masyarakat (Tomas) di wilayah selatan, H. Acep Misbahusudur.
“Saya saja warga diluar Kecamatan Ciawi, sudah mendengar dan tahu ada saluran irigasi ditutup salah satu pengusaha ekspedisi air minum. Masa bupati belum tahu kalau ada aset pemerintahannya dirusak,” ujarnya.
H. Acep Misbahusudur yang akrab dipanggil Mbap itu pun minta agar Bupati Bogor, mengevaluasi kinerja para pegawai di dinas yang saat ini dipimpinan R. Soebiantoro tersebut.
“Selama ini kinerja pegawai DPUPR apa saja, sampai tidak tahu ada saluran irigasi yang ditutup. Saya rasa bupati harus bersikap tegas kepada bawahannya,” tegasnya.
Mbap kuatir apabila permasalahan penutupan saluran irigasi ini tidak ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, para pengusaha akan seenaknya dan semakin berani merusak aset-aset negara yang tersebar di setiap wilayah Kabupaten Bogor.
“Jika pemerintah diam saja dan tidak ada tindakan, maka akan berpotensi besar terhadap hilangnya aset-aset negara yang ada di Kabupaten Bogor,” tukas pria yang juga masuk kedalam pengurus Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), berdomisili di Kecamatan Caringin itu.
** Dede Suhendar
