JURNAL INSPIRASI – Komisi II DPRD Kota Bogor kembali memanggil Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Jasa Transportasi dan PT Kodjari terkait pengelolaan Biskita Trans Pakuan, Kamis (31/3).
Anggota Komisi II DPRD, Ahmad Aswandi mengatakan bahwa PT Kodjari memenangkan lelang pada Buy The Service (BTS) pada 2022 ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun lelang BTS tahun ini senilai Rp43 miliar, dan diperkirakan akan cair pada April atau Mei 2022. Sebelumnya, di 2021 Kota Bogor juga memenangkan lelang BTS senilai Rp11 miliar dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT Kodjari, bukan perumda. Artinya kodjari menaggandeng Perumda. Padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader menggandeng Kodjari. Sekarang malah kebalik,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong itu. Kamis (31/3).
Ia menjelaskan bahwa perumda beralasan bahwa hal itu dilakukan lantaran perumda tidak masuk dalam penilaian lelang BTS, sehingga PT Kodjari didorong mengikuti lelang.
“Sekarang pemenangnya Kodjari, tapi jangan sampai merugikan perumda. Harus berbagi profit sharing yang real dan adil. Tak boleh memberatkan, kerjasama itu dibangun kepentingan dan kemajuam bersama,” kata Kiwong.
Politisi PPP ini juga menyampaikan, dengan kondisi terkini membuat skema bisnis perumda semakin tidak jelas, atau melenceng dari core business transportasi.
“Kalau kedepan harus ada subsidi penumpang dari APBD jelas berat. Sekarang kan masih ada subsidi dari BPTJ dengan hitungan ritase,” katanya.
Namun, kata Kiwong, hal itu justru merugikan Kota Bogor lantaran Biskita yang saat ini mengaspal masih sepi penumpang. “Kalau begitu dimana fungsi publiknya? Kalau subsidi dihitung ritase dengan berbagai macam hitungan BPTJ, ya merugikan. Subsidi berdasarkan penumpang itu lebih jelas,” ungkapnya.
Kiwong juga mempertanyakan mengenai kerjasama operasional (KSO) Biskita saat ini. Sebab, Kodjari merupakan pemenang tender BTS, bukan perumda.
“Apakah perjanjiannya itu sudah sama-sama menguntungkan kedua pihak. Atau hanya mengutungkan salah satu pihak,” tegasnya.
Politisi PPP ini menegaskan bahwa sejak awal DPRD meminta Perumda Jasa Transportask harus memiliki ruh pelayanan berupa profit yang didapat. “Itu nggak ketemu. Saya berharap ada perjanjian di KSO yang menguntungkan. Perumda juga bukan hanya berkutat di pelayanan tetapi mesti ada keuntungan yang didapat, jangan sampai rugi,” jelasnya.
Kiwong menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami KSO di Biskita, sehingga bisa ditentukan arah anggaran Perumda Jasa Transportasi.
Sementara itu, Direktur Perumda Jasa Transportasi, Lies Permana Lestari mengatakan bahwa pihaknya telah menjeladkan mekanisme dan teknis lelang oleh BPTJ terkait pemilihan dan proses e-katalog.
“Alhamdulillah sudah dijelaskan dengan clear oleh pihak bptj kronologisnya seperti apa dan sistem serta mekanisme, bagaimana skemanya,” katanya.
Lies menyebut bahwa untuk mendapat anggaran dari BTS, harus terlebih dulu harus melaksanakan pelayanan. “Semua itu dapat dipertanggung jawabkan karena BPTJ juga melakukan pengawasan lapangan,” imbunnya.
Ketika disinggung mengenai berapa persen proporsi pembagian pendapatan dalam Biskita. Lies enggan menyebutkannya. “Itu informasi tidak valid, nggak ada itu,” ucap dia singkat.** Fredy Kristianto
