JURNAL INSPIRASI – Wali Kota Bogor Bima Arya meminta untuk tidak menumpuk proyek-proyek besar di akhir tahun seperti kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Menurutnya, semua program pembangunan infrastruktur harus dijalankan sesuai dengan jadwal.
“Ini saya ingatkan sangat keras. Tidak ada lagi kegiatan yang mepet di akhir tahun. Jadi, semua pelaksanaan tender dimulai Januari. Tidak ada lagi yang mepet di akhir tahun,” tegas Bima saat briefing staff awal tahun di Alun Alun Kota Bogor, Senin (3/1).
Untuk itu, Bima meminta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor untuk segera menyusun jadwal lelang kegiatan-kegiatan besar.
“Pembangunan jalan R3 senilai Rp 5 miliar, trotoar pedestrianisasi senilai Rp 6 miliar, pembangunan Masjid Agung senilai Rp 26 miliar, trotoar Alun Alun Rp 2 miliar, pembangunan GOR dan pusat kuliner di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Utara masing-masing Rp 10 miliar, perpustakaan kota Rp 10 miliar, drainase Taman Persada Rp 1,8 miliar, kemudian ada unit sekolah baru senilai 9,6 miliar. itu contohnya beberapa,” beber Bima.
“Jadi, kita benahi secara total. Tolong diingatkan ini semua. Rabu ini saya minta Kabag PBJ bersama Bappeda sudah presentasi di ruangan saya terkait jadwal kegiatan lelang awal tahun,” tambahnya.
Pembangunan Berbasis Kelurahan
Dalam kesempatan tersebut juga Bima Arya menyebut bahwa 2022 sebagai komitmen Pemkot Bogor untuk terus melakukan akselerasi pembangunan berbasis kelurahan. Sehingga, menuju 2024 nanti tidak ada lagi jalan rusak dan tidak ada lagi persoalan infrastruktur terbengkalai di perbatasan, tidak ada lagi warga di wilayah yang merasa tidak disentuh dan lain sebagainya.
“Karena itu, 2022 kita teruskan komitmen kita untuk penguatan di wilayah. Itu paradigma besarnya, pembangunan berbasis kelurahan. Pimpinan aparatur wilayah, siap-siap kita akan melakukan penataan ulang,” ujarnya.
Masih terkait pembangunan berbasis kelurahan, Bima Arya meminta Diskominfo dan Bappeda untuk memperbaiki dan membangun integrasi data terpadu kesejahteraan sosial serta mengkoordinasikan dengan dinas terkait. Data yang dimaksud diantaranya stunting, disabilitas, ODF (Open Defecation Free) dan lainnya.
Aktivasi lainnya yang diminta Bima adalah aplikasi dasawisma secara digital untuk mendukung pembangunan berbasis kelurahan agar didapat data dan angka terbaru secara real time serta terpantau.
** Fredy Kristianto
