Badan POM Lindungi Masyarakat Untuk Masa Depan
JURNAL INSPIRASI – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan revisi aturan yang berkaitan tentang pelabelan Bisphenol A (BPA) Free pada air minum dalam kemasan (AMDK) saat ini sedang berproses dan dalam tahap harmonisasi.
“Tidak sembarangan Badan POM melakukan proses untuk kita melakukan revisi terhadap peraturan yang ada. Upaya Badan POM adalah untuk melindungi masyarakat. Upaya atau tugas dan tanggungjawab pemerintah adalah melindungi masyarakat tidak hanya di masa ini tapi juga di masa depan, di masa yang lebih panjang,” jelas Penny K. Lukito dalam sesi tanya jawab konferensi pers secara virtual via Zoom Meeting tentang “Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022” di Jakarta pada Jumat (24/12) yang disiarkan juga di YouTube Channel Badan POM.
Penny menyatakan bahwa dampak dan akibat dari keberadaan kandungan BPA di dalam AMDK mungkin tidak dirasakan saat ini. Masalah dampak BPA akan muncul dalam masa-masa ke depan, terutama berdampak ke anak-anak dan kaum perempuan.
“Nanti akan muncul masalah-masalah public health, kesehatan masyarakat, terkait BPA yang harus diantisipasi dan dicegah sejak dini,” jelas Penny.
BACA JUGA Diskominfo Gandeng Influencer di Program Kehumasan
Penny menegaskan bahwa Badan POM tidak bergerak asal-asalan sendiri untuk melakukan revisi terkait aturan BPA Free dalam AMDK.
“Revisi (peraturan BPA Free) ini sudah dilakukan cukup panjang sejak tahun 2019 melalui proses-proses konsultasi publik, berkonsultasi dengan para expert (ahli dari berbagai bidang), me-refer (merujuk) dan mempelajari perubahan standard yang ada di berbagai negara-negara lain. Dan ini tujuannya untuk melindungi masyarakat” papar Penny.
Penny pun mengajak para pelaku usaha industri besar untuk juga melakukan usahanya dengan tanggungjawab yang sama untuk melindungi masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan. Karena terkait BPA, dalam ilmu pengetahuan, ada resiko-resiko terhadap aspek-aspek kesehatan manusia yang sudah dibuktikan dengan data scientific (kajian ilmiah).
“Laporan scientific pendukung sudah menunjukkan adanya resiko tersebut sehingga peraturan standard, peraturan pelabelan BPA Free, harus diperbaiki,” tegas Penny.
Dalam Kajian Ekonomi Kesehatan Dampak Bisphenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta mencatat dampak pada kesehatan manusia dilakukan dengan menghitung burden of disease akibat BPA yang melibatkan pakar dari perguruan tinggi.
BACA JUGA Tirta Pakuan Segera Wujudkan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi
Kajian Cost of Illness Infertilitas menunjukkan bahwa biaya satuan yang dibutuhkan untuk satu siklus layanan in-vitro fertilization (IVF) di Indonesia memiliki rentang biaya antara Rp 80.292.952 di layanan kesehatan pemerintah hingga Rp 153.951.964 di layanan kesehatan swasta.
Sehingga diperoleh total beban biaya infertilitas terkait paparan BPA dalam AMDK galon dengan hasil kisaran antara Rp 16 triliun sampai dengan Rp 30,6 triliun dalam periode satu siklus IVF.
Penny menjelaskan bahwa terkait revisi peraturan labeling tersebut juga akan diberikan waktu yang cukup panjang untuk penerapannya. Sehingga pelaku usaha memiliki waktu yang cukup mempersiapkan diri. Penny memastikan revisi aturan terkait BPA tidak menyasar pelaku UMKM tapi umumnya menyasar industri besar.
BACA JUGA Menkominfo Ajak Masyarakat Sukseskan Presidensi G20 Indonesia
“Seharusnya menjadi komitmen mereka (para produsen AMDK). Karena produknya menyebar dalam porsi persentase yang besar sekali, sehingga kalau ada efek yang membahayakan, dampaknya juga akan sangat besar sekali,” jelas Penny.
Penny berharap komitmen terhadap BPA Free ini menjadi visi bersama untuk melindungi masyarakat terkait keberadaan BPA dalam AMDK. Dan tentunya ini menyangkut kualitas masa depan Indonesia bukan hanya sekarang tetapi juga masa depan.
Terkait persepsi bahwa ketentuan pelabelan BPA Free akan berdampak ekonomi yang cukup besar, pakar berpendapat bahwa hal tersebut cukup berlebihan. Karena dengan adanya ketentuan BPA Free tersebut, galon berbahan PC tidak perlu ditarik/diganti, namun perlu penambahan keterangan dengan mencetak pada label atau bahkan tidak perlu melakukan perubahan apapun (existing) jika dapat dibuktikan sesuai ketentuan hasil uji.
**ass-rs
