JURNAL INSPIRASI – Stunting atau kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, saat ini tengah menjadi sorotan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, berdasarkan data yang ada, berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 dari 1,1 juta penduduk Kota Bogor 84.729 di antaranya merupakan balita.
Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 8.991 balita atau 10,6 persen diantaranya mengalami stunting.
BACA JUGA Kondisi Sarah Perlu Perhatian Serius
Namun Pemkot Bogor bisa sedikit bernafas lega. Lantaran pada 2021 ini angka stunting Kota Bogor mengalami penurunan menjadi 7,44 persen atau setara dengan 6.311 balita.
Dari data yang sama, setidaknya ada sekitar 12 kelurahan di Kota Bogor yang angka stuntingnya cukup tinggi. Namun pada tahun ke 12 kelurahan tersebut mengalami penurunan.
“Di 2020 kemarin ada sekitar 12 kelurahan yang angka stuntingnya cukup tinggi. Tapi Alhamdulillah pada 2021 ini angkanya turun. Tinggal di Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Ranggamekar saja,” kata Dedie awal Desember kemarin.
Permasalahan stunting, menurut Dedie memang banyak penyebabnya. Berdasarkan laporan penelitian Kohort yang dilakukan Balai Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak 2015 hingga 2020.
BACA JUGA Bima Arya Resmi Lantik Bos PDJT Kota Bogor
Ada empat kelurahan yang dijadikan penelitian. Hasil dari penelitian itu, di dalam stunting memang ada permasalahan kesehatan yang menjadi penyebab yang cukup serius. Terutama bagi mereka yang berusia dewasa dan menjadi orang tua.
“Dari 2.000 orang, 800 orang yang diikuti perjalanan kesehatannya mengalami permasalahan penyakit tidak menular. Seperti jantung, diabetes, hipertensi dan stroke. Ini permasalahan yang cukup serius. Apalagi hasil penelitian menunjukkan kebanyakan masyarakat kurang makan sayur, buah, dan protein,” bebernya.
Terpisah, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, Pemkot Bogor sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka stunting melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor. Seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baik dari APBD maupun APBN.
“PMT tersebut tak hanya untuk ibu hamil, namun juga untuk balita gizi buruk, balita gizi kurang, ibu hamil yang terpapar Covid-19 dan balita Covid-19 serta nakes (tenaga kesehatan) Dinkes yang terpapar Covid-19,” ungkapnya.
BACA JUGA BCA Ubah Limit Transaksi Harian Virtual Account
Tak hanya itu, Dinas Kesehatan melalui posyandu – posyandu di wilayah juga melakukan pemantauan pertumbuhan balita. Juga melakukan kerjasama dengan lintas sektor melalui konvergensi stunting.
Pelayanan tata laksana gizi buruk beserta rujukan ke rumah sakit bila diperlukan juga dilakukan. Begitu juga dengan distribusi obat-obatan hingga multivitamin bagi ibu atau balita itu sendiri.
“Kendala yang ada selama pandemi dalam intervensi adalah ditutupnya pelayanan kesehatan di posyandu dan adanya rasionalisasi anggaran. Sehingga kita berinovasi dari membuat posyandu mobile hingga kunjungan door to door dengan protokol kesehatan yang ketat,” ungkapnya.
Dia berharap, pada 2022 mendatang angka stunting di Kota Bogor bisa terus mengalami penurunan, mengingat kasus Covid-19 di Kota Bogor mulai melandai.
“Semoga saja tren penurunan kasus stunting bisa terus berlanjut di tahun depan,” harapnya.
**ahmad solehudin/mg-uika
