DPRD Minta Penjelasan Pemkot Bogor
JURNAL INSPIRASI – DPRD Kota Bogor mempertanyakan sikap Pemkot Bogor yang memangkas anggaran sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor 2022.
Salah satu program yang anggarannya dipangkas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor adalah jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mempertanyakan mengapa anggaran RTLH mesti dikurangi. Padahal bantuan RTLH merupakan salah satu program prioritas.
BACA JUGA Gadis Keterbelakangan Mental Diperkosa Pamannya Sendiri dan Tetangganya
“Kenapa program RTLH yang harus dikurangi. Kan masih banyak program lain yang bisa ditunda. Misalnya anggaran pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya apa. Kan ini bisa ditunda dulu,” katanya, Jumat (26/11/ 2021).
Selain RTLH, dalam rapat pembahasan RAPBD 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan TAPD Kota Bogor, sejumlah program prioritas lain pun ikut dikurangi porsi anggarannya.
Seperti anggaran penyelesaian Masjid Agung Kota Bogor, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan Covid-19, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah.
BACA JUGA Rayakan HUT Korpri, Bappenda Berbagi
Lantaran banyaknya program prioritas yang dikurangi porsi anggarannya, hal tersebut membuat rapat pembahasan RAPBD 2022 antara Banggar DPRD bersama TAPD Kota Bogor berjalan alot.
Bahkan Banggar DPRD Kota Bogor belum menyepakati RAPBD 2022 perihal program prioritas yang akan dituangkan. Termasuk besaran anggaran alokasi untuk program-program tersebut.
“Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
**ahmad solehudin/mg-uika
