Pemkot Targetkan 20 Ribu Bantuan RTLH Hingga 2024
Bogor | Jurnal Inspirasi
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baru teralisasi 3.000 dari 6.500 unit yang telah lolos verifikasi pada 2021. Angka tersebut pun masih jauh dari target yang diharapkan. Padahal, program itu merupakan salah satu janji kampanye Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya-Dedie Rachim yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan bantuan RTLH sebanyak 20 ribu unit sampai 2024 mendatang.
Menurut dia, diperkirakan, capaian hingga 2021 sudah mencapai sekitar 14.000 unit RTLH. “Ya, target rencana 20 ribu RTLH sampai 2024. Capaian 2021 sudah hampir 14 ribu. Itu akumulasi sejak awal kepemimpinan wali kota,” ujar Rudi kepada wartawan, baru-baru ini.
Kendati demikian, Rudi mengaku tak mengetahui persis berapa total unit RTLH yang sudah terealisasi lantaran data tersebut ada pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).
“Total realisasi terakhir, silahkan ke Disperumkim agar datanya update. Datanya ada disana,” ungkapnya.
Kata dia, secara umum, ada beberapa poin yang menjadi janji kampanye Bima-Dedie diawal kepemimpinan. Yakni renovasi 20 ribu RTLH, lalu revitalisasi pasar tradisonal, pembangunan sarana olahraga di setiap kecamatan, konversi angkutan kota dan membangun kawasan ekonomi di wilayah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pertamanan PJU dan Dekorasi Kota pada Disperumkim Kota Bogor M. Hutri
mengaku bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pencairan sebanyak 3 ribu dari total 6.500 unit yang telah lolos verifikasi dan siap dibayarkan, dengan anggaran R45 miliar.
“Target kita bisa mencairkan 100 unit perhari, dengan sisa 3.500, sehingga diperlukan waktu sekitar 35 hari,” ungkapnya.
Kata dia, hingga akhir November 2021 proses pencairan bisa selesai. Dijelaskannya pagu anggaran setia RTLH sebesar Rp17,5 Juta. “Nilai bantuannya berbeda minimal Rp10 juta dan maksimal Rp17 juta tergantung kategori kerusakannya,” ujarnya.
Dalam pencairan RTLH, sambung dia, bukan tidak ada kendala, karena sejauh ini kendalanya hanya penyesuaian di SIPD. “Ya, karena proses pencairan melalui mekanisme SIPD, jadi per Juni mulai proses pencairan, targetnya 100 unit perhari tetapi kenyataanya sehari bisa mencapai 150 unit,” tambahnya.
Menurutnya, dari total 6.500 unit yang telah lolos verifikasi itu merupakan pengajuan tahun lalu, yang proses masih dilakukan di Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setda Kota Bogor.
“Kalau tahun lalu, Adkesra sebagai leading sektor dan kami baru tahun ini menangani RTLH, jadi istilahnya kami hanya juru bayar saja,” cetus Hutri.
Untuk pengajuan tahun depan lanjut Hutri, baru sepenuhnya dilaksanakan di Disperumkim, mulai pendaftaran, verifikasi hingga pencairan. Dan berdasarkan Renja 2022 ada sekitar 4.300 unit dengan anggaran kurang lebih di angka Rp44 miliar.
Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan harus memenuhi administrasi dan teknis. Untuk syarat administrasi misalnya domisili, KTP KK dan sebagainya termasuk alas hak rumah.
“Kalau teknis akan dilihat dari kerusakan bangunan, kadang posisi rumah berada di sepadan sungai, atau rumah tidak dikuasai secara pribadi atau ngontrak dan sebagainya, itu tidak bisa kita bantu,” ungkapnya.
**fredykristianto
