Gus M Minta RSUD Buat Perencanaan Terukur
Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Penprov Jabar) hanya menggelontorkan bantuan keuangan sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan Blok 1 dan 4 RSUD Kota Bogor. Realisasi tersebut dinilai sangat kurang dari ajuan anggaran yang mencapai Rp255 miliar.
Diketahui, RSUD melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan bantuan provinsi (banprov) lantaran ingin meningkatkan layanan rumah sakit pelat merah demi menuju RS Rujukan Regional dan rumah sakit pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya RSUD untuk meningkatkan layanan melalui pembangunan dua blok tersebut. Namun, semua harus jelas dan terukur serta harus secara detail yang dijabarkan dalam RAB.
“Pembangunan itu langkah yang bagus, karena kita semua tahu m APBD Kota Bogor terbatas. Bantuan sebesar Rp20 miliar sudah cukup bagus di saat pandemi ini,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (29/8).
Kendati demikian, sambung pria yang akrab disapa Gus M ini, jumlah tersebut dinilai sangat kurang untuk merealisasikan pembangunan. Atas dasar itu, ia mengajak Pemkot Bogor untuk duduk bersama mencari solusi bagaimana mencari bantuan sumber pembiayaan lain.
“Kita harus mendukung langkah manajemen RSUD, karena akan menjadi rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan. Tentunya, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai,” kata Gus M.
Gus M meminta agar manajemen RSUD ‘mengutak-atik’ terlebih dahulu angka yang digelontorkan Pemprov Jabar untuk membuat perencanaan terukur dengan anggaran tersebut.
“Harus dipastikan, anggaran itu mampu mengcover bagian mana saja dalam tahapan pembangunan dan sampai mana nantinya,” jelas pria yang hobi menunggang kuda ini.
Selain itu, kata Gus M, yang harus diperhatikan adalah bagaimana planning keberlanjutan konstruksi RSUD kedepan agar tidak terjadi mangkrak dalam proses pembangunannya. “Sebab, ini terkait dengan layanan dasar masyarakat,” tegas dia.
Sebelumnya, Direktur Utama RSUD, dr Ilham Chaidir menilai angka tersebut jauh dari cukup, sebab pihaknya melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp255 miliar.
“Jadi total anggaran Rp255 miliar yang diajukan. Itu bisa dibuat bangunan super modern. Tapi ternyata hanya di-ACC Rp20 miliar,” ujar Ilham.
Menurutnya, berdasarkan konsultasi dengan tim pembuat Detail Engineering Design (DED) ana Rp20 miliar hanya dapat digunakan untuk membangun pondasi untuk 4 lantai.
Namun, kata Ilham, pihaknya mengaku akan terus mendorong jumlah banprov, agar minimal RSUD dapat membangun IGD dan poliklinik. “Ya, mudah-mudahan bisa ditambah Rp41 miliar hingga Rp45 miliar,” ungkapnya.
Tetapi, sambung Ilham, bila banprov tetap berada di angka Rp20 miliar, mau tidak mau pihaknya harus mencari alternatif pembiayaan. “Ya, bisa kita minta bantuan pemerintah pusat. Sebab, dengan angka Rp20 miliar untuk membangun dua blok. Tentunya pembangunannya mesti dicicil,” ucapnya.
Kata dia, RSUD harus memiliki gedung baru, terutama untuk poliklinik. Hal itu lantaran bangunan poliklinik yang ada sudah berusia 30 tahun, dan sudah bocor serta tak nyaman.
“Kemudian status kita yang akan menjadi rujukan regional dan menuju rumah sakit pendidikan, tentunya membuat RSUD mesti memiliki ruangan representatif karena Bogor adalah etalase Jabar,” katanya.
Selain itu, 40 persen pasien berasal dari luar wilayah. RSUD juga sudah mampu melakukan operasi sulit dan salah satu rumah sakit pusat yang menangani kanker.
“Jadi IGD harus diperbesar, ICU diperbanyak, ruang perkuliahan dan lain-lain di gedung 4 lantai itu,” jelasnya.
** Fredy Kristianto
