Bogor | Jurnal Inspirasi
Meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Bogor berdampak pula pada sektor kegiatan pemerintahan. Setelah Balaikota Bogor dinyatakan tertutup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pun memberlakukan kebijakan semi lockdown. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, kebijakan ini diambil pasca terkonfirmasinya dua orang anggota DPRD Kota Bogor positif Covid-19.
“Kami tadi berunding dan mengambil langkah antisipatif dalam beberapa hari kedepan, yaitu dengan melakukan tracing tracking testing dan memberlakukan kebijakan semi lockdown kantor DPRD mulai Rabu (23/6) hingga Minggu (27/6),” kata Atang dalam siaran persnya, Selasa (22/6).
Atang menjelaskan kebijakan tersebut berupa pembatasan kegiatan perkantoran secara sangat ketat. Diantaranya adalah membatasi jumlah pegawai yang masuk ke kantor maksimal sebanyak 25 persen. “Pegawai yang diperbolehkan WFO adalah pegawai yang harus menyelesaikan pekerjaan secara mendesak dan tidak bisa ditunda, terutama yang terkait dengan kinerja dan pelayanan DPRD. Kalau bisa, jauh dibawah 25%,” ungkapnya.
Untuk agenda rapat yang dijadwalkan digelar di gedung DPRD Kota Bogor, akan digelar secara online melalui zoom meeting ataupun google meet. “Beberapa rapat di kantor DPRD seperti pembahasan Raperda oleh Pansus maupun AKD yang memang harus menyelesaikan target-target pembahasan, akan dilakukan secara online. Sedangkan untuk pengaduan maupun aspirasi masyarakat, masih akan diterima namun dengan prokes yang ketat dan jumlah terbatas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Atang menjelaskan, Rabu (23/6) DPRD Kota Bogor juga akan melakukan tracing testing dengan menggelar swab tes PCR bagi anggota dan pegawai DPRD Kota Bogor yang melakukan kontak erat dengan dua orang anggota DPRD yang terkonfirmasi positif.
“Semua kontak erat akan dilakukan uji swab untuk melakukan tindakan yang tepat selanjutnya. Selain itu sterilisasi dengan desinfeksi akan dilakukan reguler harian. Jadi, semua kebijakan tersebut diambil sebagai ikhtiar memperkecil penyebaran dan melakukan tindakan penanganan yang tepat, sekaligus tetap menjalankan fungsi peran dan kinerja DPRD”, pungkasnya.
Sementara mengenai meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Bogor menyebabkan tingkat bed occupancy ratio atau ketersediaan kasur bagi pasien berkurang, dimana berdasarkan catatan Satgas Covid-19 Kota Bogor saat ini tingkat keterisian sudah menyentuh 77 persen. Beberapa kebijakan telah diambil oleh Satgas, diantaranya percepatan vaksinasi, penguatan PPKM, hingga kebijakan ganjil genap dan pembatasan jam operasional rumah makan di malam hari.
Atas hal tersebut, Atang Trisnanto mengapresiasi beberapa langkah yang telah dilakukan. “Apresiasi kepada Pemkot termasuk TNI Polri yang cepat dan sigap melakukan kebijakan penting dan langkah-langkah taktis. Namun, langkah cepat ini perlu diresonansi sampai ke tingkat operasional di wilayah”, ungkap Atang.
Selanjutnya, ia tetap mendorong agar Pemkot Bogor menjalankan lima langkah percepatan sebagai langkah penanganan maupun pengurangan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor. “Pertama, Pemkot Bogor agar berkoordinasi dengan RS rujukan Covid-19 di Kota Bogor untuk menambah jumlah kasur ataupun ruang perawatan. Termasuk mendorong RS non rujukan untuk menyiapkan ruang isolasi sebagai antisipasi kondisi terburuk”, tegasnya.
Langkah kedua adalah mengaktifkan kembali RS Lapangan yang berlokasi di GOR Padjajaran. “Selain penambahan ruangan di RS, Pemkot bisa mengaktifkan kembali RS Lapangan. Jika anggaran tidak tersedia dari Pusat, maka bisa melakukan percepatan refocusing anggaran ataupun penggunaan dana BTT”, jelasnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini juga meminta agar tracing, testing, dan treatment diintensifkan. Hal ini penting untuk menekan laju penyebaran. “Keempat, percepatan vaksinasi. Pemkot sudah membuka pendaftaran terbuka. Selanjutnya perlu diperbanyak lokasi vaksinasi agar target penerima vaksin meningkat cepat”, jelas Atang.
Terakhir, agar diperkuat Satgas Covid tingkat RW RT melalui pola pendekatan gotong royong swadaya masyarakat. “Kita memiliki masyarakat yang tinggi kepeduliannya. Kalau di pertahanan kita mengenal Hankamrata, saya kira kita perlu pendekatan serupa untuk menggalakkan partisipasi warga dalam Satgas Wilayah tingkat RW RT. Pelaksanaan prokes 5M akan efektif, terlebih mereka mengenal wilayahnya termasuk warganya. Tinggal Pemkot membuat panduan dan dukungan anggaran infrastrukturnya,” pungkasnya.
** Fredy Kristianto/rls
