Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kritik keras dilontarkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid terhadap isi Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II karena tidak menampilkan fakta sejarah yang proporsional. Terutama terkait dengan tidak dimasukkannya banyak peran para tokoh Islam dalam membangun bangsa.
Sedangkan tokoh komunis yang melakukan pemberontakan justru banyak disebut dalam kamus tersebut. Menurut Hidayat, hal ini dapat menyesatkan masyarakat umum maupun guru dan anak didik.
“Saya telah baca Kamus yang beredar tersebut. Ternyata, bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari yang tidak dicantumkan. Bahkan putra beliau, yaitu KH Wahid Hasyim, yang anggota BPUPK, Panitia 9 dan PPKI, juga banyak tokoh umat Islam lain yang sudah diakui sebagai pahlawan nasional dan berperan konstruktif untuk menghadirkan dan membentuk Indonesia merdeka juga tidak dimasukkan ke dalam kamus tersebut. Ini maksudnya apa?” Kata HNW, Rabu (21/4).
HNW mencatat beberapa tokoh yang penting lainnya yang tidak dicantumkan adalah, di antaranya, KH Mas Mansoer yang merupakan mantan Ketua PB Muhammadiyah, Anggota BPUPK, Pendiri MIAI. Kemudian ada Mr Syafruddin Prawiranegara yang merupakan tokoh Masyumi sekaligus pencetus dan pemimpin Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Mohammad Natsir, tokoh Partai Masyumi sekaligus pencetus mosi integral yang menyelamatkan NKRI, Ir Djoeanda yang merupakan Guru Muhammadiyah yang berjasa dengan Resolusi Djoeanda.
Di sisi lain, HNW menambahkan, justru sejumlah pihak yang tercatat pernah memberontak dan memecah belah bangsa Indonesia dimasukkan ke dalam Kamus Sejarah Indonesia tersebut. HNW menyebut Tokoh-tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Alimin, Semaun, Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit malah disebut dalam kamus sejarah tersebut.
“Bahkan, Bapak Komunis Asia Tenggara Henk Sneevliet yang sukses memecah belah Sarekat Islam menjadi putih dan merah justru dicantumkan, termasuk organisasinya, ISDV. Apakah peran mereka yang memecah belah perjuangan bangsa dan memberontak terhadap Pemerintah Indonesia yang sah lebih penting di mata Dirjen dan Direktur Sejarah Kemendikbud, ketimbang peran tokoh-tokoh bangsa dari umat Islam yang telah menghadirkan Indonesia merdeka dan mempertahakankan Indonesia merdeka dengan NKRI-nya?” ujarnya.
HNW membandingkan penjelasan mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat porsi yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lainnya atau ormas Islam. PKI dijelaskan dalam 2,5 halaman yakni halaman 177- 179, sedangkan PNI hanya satu halaman lebih sedikit halaman 179-180.
Bahkan, NU juga hanya dijelaskan dalam 1 halaman lebih sedikit halaman 157-158, sedangkan Muhammadiyah hanya 0,5 halaman halaman 55. Begitu pula Partai Masyumi yang melalui pimpinannya M Natsir, berhasil kembalikan RIS menjadi NKRI juga hanya disebutkan 0,5 halaman.
“Ini sangat tendensius, tidak masuk akal dan jadi informasi sejarah yang sesat kalau peran PKI yang dua kali memberontak terhadap pemerintah Indonesia yang sah dianggap lebih besar daripada peran PNI, atau Partai Masyumi yang selamatkan NKRI. Ini juga sangat ahistoric kalau PKI lebih berjasa bagi Indonesia ketimbang ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah yang sangat jelas jasa dan kiprah positif dan konstruktifnya untuk Indonesia,” ujarnya
Dengan demikian, HNW menilai sudah seharusnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud selaku pengarah dari penyusunan Kamus tersebut untuk mengklarifikasi secara benar terkait hadirnya buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar itu. Dan harusnya segera merevisi dan merombak total secara benar.
“Tapi karena dampak negatifnya yang sudah menyebar luas, klarifikasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud seharusnya tidak hanya mengenai tidak dicantumkannya KH Hasyim Asy’ari, juga mengenai tidak dicantumkannya KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, M Natsir dan Tokoh-Tokoh Bangsa dari Kalangan Umat Islam lainnya, tetapi juga mengapa justru Kamus Sejarah Indonesia tersebut malah lebih mementingkan menyebut PKI dan banyak tokoh-tokoh PKI, Partai terlarang itu,” ujarnya.
** ass
