DPRD Dorong Pergeseran Anggaran
Bogor | Jurnal Inspirasi
Anggaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 pada tahun ini tak disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal tersebut pun direspon DPRD Kota Bogor yang mendorong agar Pemkot Bogor untuk melakukan pergeseran anggaran untuk insentif nakes di puskesmas.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pergeseran APBD untuk anggaran insentif nakes. Hal itu diharapkan dapat memberi angin segar di tengah pandemi Covid-19.
Atang menilai, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tak menganggarkan kendati adanya keterbatasan anggaran. Sebab, masih banyak upaya untuk mengalihkan anggaran dari program sebelumnya secara proyeksi tetapi tidak akan terserap maksimal.
“Bisa saja dengan menggeser anggaran yang telah disiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar Rp8,6 miliar. Sebab, kami menambahkan anggaran untuk swab PCR, dan vaksinasi. Rincianya, PCR sebesar Rp22 miliar, dan vaksinasi sebesar Rp8,6 miliar,” ujar Atang kepada wartawan, Kamis (8/4).
Politisi PKS itu menyebut anggaran vaksinasi ketika itu disiapkan untuk mengantisipasi program vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat untuk masyarakat umum. Lantaran adanya informasi bila sasarannya hanya dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki BPJS.
“Kami berpikir bila tidak semua warga memiliki BPJS, baik mandiri, PBI, maupun yang lain. Makanya kami siapkan alokasi anggaran. Tetapi, saat ini vaksinasi akan terus digencarkan melalui anggaran APBN,” jelasnya.
Kata Atang, dana senilai Rp8,6 miliar yang telah dialokasikan itu tidak akan termanfaatkan anggarannya. Sehingga dapat dialihkan untuk insentif nakes melalyi perubahan anggaran. Lebih lanjut, Atang mengaku belum mendapatkan data berapa jumlah dan besaran anggaran yang dibutuhkan bagi insentif nakes.
“Masih menunggu kesiapan Dinkes untuk menyampaikan data akumulatif jumlah nakes, termasuk juga klasifikasinya,” paparnya.
Ia juga mengaku telah menyampaikan ke Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk menindak lanjuti masalah insentif nakes. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, langkah itu bisa saja dilakukan asal mendapat kesepakatan bersama.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Nowo Retno menyatakan bahwa nakes yang bertugas di Puskesmas ada 953 orang. Ia menegaskan, pemkot tidak menganggarkan insentif nakes melalui APBD lantaran defisit anggaran.
“Nggak ada anggaran untuk 953 nakes di 2021, tapi pada 2020 mereka dapat insentif dari Pemkot Bogor,” jelasnya.
Ia menyatakan bahwa ketika 2020 lalu, tenaga medis puskesmas sudah mendapatkan insentif. “Ya belum bisa mengajukan anggaran insentif untuk nakes puskesmas ke pusat. Sebab, untuk nakes di RS juga belum dibayar,” jelasnya.
** Fredy Kristianto
