Bandung | Jurnal Inspirasi
Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, akhirnya bakal dilanjutkan kembali setelah Pemprov Jawa Barat memutuskan bekerja sama dengan investor asal Jerman, Euwelle Environtmental Technology GmBH.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, Prima Mayaningtyas menjelaskan, proyek TPPAS Lulut Nambo ini dicanangkan sejak 2017 dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Saat itu, lelang TPPAS seluas 15 hektare ini dimenangkan konsorsium Panghegar Energy Indonesia yang membentuk perusahaan khusus (special purpose company) bersama PT Jasa Sarana, yaitu PT Jabar Bersih Lestari (JBL). Namun, dalam perjalanannya PT JBL gagal memenuhi target operasional (commercial operation date) pada Juni 2020 akibat terkendala biaya.
“Tapi kami terus berkomitmen untuk membantu permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok serta Kota Tangerang Selatan. Makanya terus membangun TPPAS Regional Lulut Nambo,” kata Prima dalam kegiatan Jabar Punya Informasi (Japri) yang digelar secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Selasa (23/3).
Prima melanjutkan, dalam kelanjutan proyek TPPAS Lulut Nambo tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana kini menjadi pemegang saham pengendali (mayoritas) dan mencari mitra strategis untuk melanjutkan proyek strategis tersebut.
Dipilihlah mitra asal negara Jerman, yaitu Euwelle Environmental Technology dengan total investasi USD133,3 juta,” sebutnya.
Menurutnya, pemilihan Euwell berdasarkan sejumlah penilaian, salah satunya terkait teknologi yang digunakan. Perusahaan Jerman itu dianggap sudah menerapkan maximum yield technology (MYT) di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand.
Teknologi MYT ini dianggap tepat karena sesuai dengan rencana pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang sesuai dengan kontrak jual beli yang telah dilakukan bersama PT Indocement.
“Jadi, perusahaan Jerman ini sudah berpengalaman. Selain itu, pemilihan mitra ini juga melalui proses bisnis (corporate action) yang transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta melibatkan tenaga ahli teknis maupun manajemen,” jelas Prima.
Disinggung pembiayaan pembangunan TPPAS Lulut Nambo, Prima menyebutkan, pembiayaan bersumber dari sejumlah mitra pendanaan, seperti PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan bank bjb.
Adapun sumber pendapatan (revenue), antara lain berasal tipping fee yang akan dibayarkan oleh Pemprov Jabar, hasil penjualan RDF, dan hasil pengolahan lainnya. Adapun besaran tipping fee yang akan dibebankan ke kabupaten/kota sebesar Rp125 ribu per ton.
“Dan menurut timeline yang ada sebagaimana Bapak Gubernur meminta harus komit. Insya Allah di akhir tahun 2021 bisa dioprasionalkan dan insya Allah fully operasionalnya baru di 2022,” katanya.
Prima juga meyakinkan, pihak Euwell pun sudah berkomitmen membangun TPPAS Lulut Nambo. Terlebih, hal itu bukan yang pertama karena Euwell sudah melaksanakan proyek serupa di sejumlah negara lain, seperti Thailand dan Vietnam yang memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia.
Sementara itu, Vice President Euwelle Environtmental Technology GmBH, Yao Li mengatakan, teknologi yang bakal digunakan di TPPAS Lulut Nambo telah didemonstrasikan di sejumlah negara Eropa maupun Asia. Pihaknya pun mengaku bangga dapat bermitra dengan Pemprov Jabar.
“Teknologi ini sudah didemonstrasikan di Jerman, Perancis, Cina dan Thailand,” kata Yao. Pihaknya pun berkomitmen untuk menjadikan proyek TPPAS Lulut Nambo sebagai tolok ukur pengolahan sampah yang berkualitas. “Mewakili Euwelle, kami berkomitmen menjadikan TPPAS ini sebagai benchmark project yang berkualitas, terima kasih atas kepercayaannya,” katanya.
** ass
