Cibinong | Jurnal Inspirasi
Kasus molornya penyelesaian proyek pembangunan gedung MGDs dan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, ternyata sudah didengar sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, salah satunya Asep Wahyuwijaya. Ketua Fraksi Demokrat itu mempertanyakan, sistem pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor. “Ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa proyek yang diberi waktu cukup lama itu tak selesai diakhir tahun,” katanya kepada Jurnal Bogor, Kamis (14/01).
Anehnya, ungkap Asep, masalah terkait dua proyek di RSUD Ciawi baru ramai mempersoalan penyelesaian proyek RSUD itu saat jelang akhir tahun anggaran.“Ini agak aneh, kok ributnya diakhir dan awal tahun, kan proyek pembangunan dua gedung di RSUD Ciawi itu dimulai sejak awal tahun 2020, sehingga terkesan untuk nyari panggung saja,”ujarnya.
Seharusnya, kata anggota DPRD yang berdomisili di Kecamatan Cibungbulang itu, molornya proyek strategis daerah yang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat itu tak perlu terjadi, andai saja sistem pengawasannya serius. “Kalau pengawas lapangan atau yang memiliki kebijakan bawel atau cerewet saat proyek dimulai, sehingga ketika ada persoalan di lapangan bisa diselesaikan cepat, sehingga kemungkinan proyek molor bisa dicegah,” tegasnya.
Selain proyek di RSUD Ciawi, Asep pun menyesalkan molornya proyek pembangunan jalan menuju areal wisata alam Pabangbon, di Kecamatan Leuwiliang. “Proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi di Kabupaten Bogor, adalah proyek strategis yang tidak boleh gagal, kenapa ? karena akan menjadi catatan dan bahan pertimbangan, apakah tahun depannya diberi Bankeu lagi atau sebaliknya tidak,” tegasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2020 lalu, RSUD Ciawi mendapatkan dua paket proyek pembangunan, selain gedung gizi yang anggarannya bersumber dari APBD 2020 senilai Rp 34, 153 miliar, ada juga gedung MGDs anggaran berasal dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp 38 miliar. Berdasarkan kontrak pembangunan gedung gizi yang dipercayakan kepada PT Helang Eranio Jaya, harus dalam waktu 250 hari kalender.
Sementara itu, Hidayat, perwakilan dari PT Helang Eranio Jaya mengatakan, berdasarkan perhitungan progress pekerjaan proyek gedung gizi sudah mencapai 51,5 persen. Sisa pekerjaan, kata Hidayat, saat ini tengah digeber dan dikerjakan bersamaan.
“Beberapa pekerjaan seperti arsitektur dikerjakan bareng dengan struktur. Dengan strategi ini kita ingin pekerjaan dilaksanakan secara stimultan tidak dengan pararel, kenapa agar bisa selesai secara bersamaan,” katanya.
Ketika ditanya, kenapa penyelesaian pekerjaan terlambat, Hidayat mengungkapkan, adanya beberapa kendala, diantaranya tidak adanya areal yang memadai untuk menampung bahan material serta adanya perubahan ukuran struktur tiang pancang.
“Dalam disain gambar awal, tiang struktur panjangnya hanya 14 meter, namun diubah menjadi 21 meter. Akibatnya, kami terpaksa memproduksi ulang, parahnya lagi, saat produksi ulang, ada kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta, tempat kami memasan tiang pancang,” tutupnya.
** Dede S| Moch Yusuf
