Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemkot Bogor sudah mengajukan pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp494.858.479.708. Nominal itu digunakan untuk membangun Blok I dan IV RSUD, Jembatan Otista, Jembatan Sempur dan revitalisasi kawasan Suryakencana.
Kritik dan sorotan tajam ditunjukan para wakil rakyat di DPRD Kota Bogor terhadap Pemkot, diantaranya soal pengajuan anggaran untuk pembangunan Jembatan Otista senilai Rp120 miliar.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin menegaskan, anggaran yang diajukan sebedar Rp120 miliar untuk pembangunan Jembatan Otista, sangat jauh berbeda dengan pengajuan awal ke Provinsi Jabar senilai Rp40 miliar.
“Ada yang tidak logis untuk pengajuan jembatan Otista yang awal diajukan Rp40 miliar, sekarang berubah menjadi Rp120 miliar. Jadi pertanyaannya apakah dana dipakai untum pembangunan konstruksi ulang atau hanya melebarkan jembatan saja,” ungkap Zaenul kepada wartawan, Kamis (17/12).
Menurut dia, pembangunan dua jembatan itu yakni Otista dan Sempur, tidak mungkin dilakukan berbarengan karena berada ada ruas jalan vital. “Kebutuhan anggaran untuk Jembatan Otista belum jelas, kalau pembangunan dilaksanakan dengan kontruksi ulang, maka harus multiyears. Sementara di KUA PPAS 2021 tidak ada kesepakatan multiyears. Jadi jangan menabrak regulasi yang sudah ada, kecuali anggaran masuk untuk 2022 agar tidak bersamaan dibangun kedua jembatan itu,” katanya.
Zaenul juga menyoroti soal revitalisasi kawasan Suryakencana. Menurutnya, dalam merevitalisasi area itu tidak memerlukan dana PEN lantaran bisa dilakukan bertahap menggunakan APBD. “Perbaikan di Suryakencana juga tidak terlalu besar dan penting. Lihat saja, masih banyak daerah daerah lainnya yang membutuhkan pembangunan dan belum tersentuh oleh bantuan besar. Kenapa Pemkot Bogor mempriorotaskan Jalan Suryakencana, padahal di Kota Bogor ada 68 Kelurahan yang seharusnya mendapatkan pemerataan pembangunan, bukan terus menerus di Jalan Suryakencana saja.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan bahwa revitalisasi kawasan Suryakencana sudah memliki Detail Engineering Desaign (DED) dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kawasan Suryakencana memang menjadi fokus Pak Wali. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa area itu sebelumnya semrawut dan kehilangan karakter khasnya, sehingga berimbas kepada penurunan bangkitan pariwisata,” ujar Rudi kepada wartawan, Senin (14/12).
Menurut dia, terdapat tujuh koridor yang akan direvitalisasi pada kawasan Suryakencana, diantaranya Gang Aut, Jalan Roda, Lawang Saketeng, Jalan Pedati dan beberapa gang yang ada di area tersebut.
“Konsepnya adalah pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata serta menguatkan karakter heritage Pecinan Suryakencana dan jaringan Kota Pusaka. Selain itu area tersebut adalah kawasan strategis,” ucap Rudi.
Sebenarnya, kata Rudi, revitalisasi tujuh koridor Suryakencana mestinya dilaksanakan pada 2020, berbarengan dengan pelebaran Jembatan Otista yang anggarannya berasal dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat. Namun, lantaran adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, bantuan dana itu batal dikucurkan.
“Makanya kami mengajukannya melalui PEN. Tapi hasil ekspose dengan DPRD pada Minggu (13/12) belum ditindaklanjuti karena kondisinya tak memungkinkan. Bu sekda positif, dan sekretariat daerah pun ditutup sementara, jadi tak ada yang menginisiasi,” jelasnya.
Sementara untuk pembangunan Jembatan Sempur. Rudi mengaku bahwa proyek tersebut merupakan usulan baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Saat disinggung mengapa Pemkot Bogor tak sebaiknya fokus membangun kota dari pinggiran. Rudi menegaskan bahwa pembangunan di batas kota sudah mulai dilakukan pemerintah, salah satunya dengan program Benah Kampung.
“Benah Kampung adalah program tahun 2021. Jadi dalam Musrenbang, tiap kelurahan diminta untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang dikolaborasi dengan pendekatan kultur serta aktor (tokoh masyarakat). Banyaknya sampah di drainase atau sungai yang menyebabkan banjir bukan karena pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur, tetapi lebih kepada kultur warga. Makanya nanti akan ada edukasi dari Disdik, Kesbangpol, DPMPPA, Dispora dan DLH. Kemudian akan didorong agar tokoh masyarakat mampu menggerakan perubahan budaya,” papar Rudi.
** Fredy Kristianto
