Ciawi | Jurnal Inspirasi
Dua anggota DPRD Kabupaten Bogor asal Dapil III, silang pendapat dalam penganggaran penanganan virus corona atau Covid-19 pada rencana alokasi pengeluaran belanja daerah (APBD) tahun 2021. Kedua wakil rakyat yang berbeda pendapat soal pengalokasian anggaran Covid-19 dalam APBD 2021 itu yakni, Usep Supratman dan Wawan Hikal Kurdi.
Menurut Usep, DPRD akan menganggarkan penanganan virus corona dalam rencana APBD tahun 2021. Nantinya anggaran itu akan dialokasikan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaran penanganan Covid-19 pada tahun 2021 berada dalam APBD murni. Semua kegiatan yang belum tercover didrop masuk,” kata politisi PPP kepada wartawan usai melaksanakan kegiatan reses akhir pekan lalu.
Usep yang menjabat sebagai ketua Komisi I itu mengatakan, penanganan Covid-19 tidak hanya diberikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) saja, tapi ke OPD lain. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Koperasi dan UKM, serta lainnya.
“Artinya bukan di satu titik saja, penempatan format anggarannya disebar ketiap OPD,” jelasnya.
Terkait kasus Covid-19 yang grafiknya naik turun, Usep menjelaskan, perlu suatu konsep penanganan yang terintegrasi. Dalam hal ini setiap wilayah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Perlu ada intregrasi, apalagi kan Covid-19 ini masalah nasional, berarti Kabupaten Bogor harus menginduk ke DKI Jakarta. Terlebih saat ini masih ada kendala yakni penerapan PSBB ditetapkan sampai dengan 29 November, jadi Kabupaten Bogor tidak bisa membuat terobosan – terobosan sendiri harus mengikuti,” paparnya.
Sementara, Wawan Hikal Kurdi mengungkapkan, penganggaran untuk penanganan Covid-19 pada 2021 tentunya melihat kondisi. Kalau kondisinya sama dengan tahun 2020, tentunya perubahan APBD pasti dilakukan.
“Bila dianggarkan langsung dari APBD murni 2021 tidak bisa diprediksi,” katanya yang juga sebagai Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bogor tersebut.
Dijelaskannya, anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor sangat besar. Bahkan dalam penyerapan anggarannya itu dilakukan secara langsung.
“Satu contoh, dulu ketika orang ingin melihat hasil tes bisa seminggu, sekarang bisa satu atau dua hari selesai. Jadi anggarannya tidak sedikit karena harga satu alatnya bisa mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar, dan ini tidak cukup menggunakan rapid tetapi harus swab,” ungkapnya.
Wawan mengklaim, jika penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor melalui pergeseran anggaran sudah maksimal. Namun begitu tetap perlu ada peran dari masyarakat guna membantu dengan cara melaksanakan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
“Kendati sudah maksimal, penanganan covid tidak bisa ditentukan, tapi saya yakin sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor di setiap RSUD terkait hasil swab sekarang dapat dipastikan lebih cepat,” tukasnya.
** Dede Suhendar
