Jakarta | Jurnal Inspirasi
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Pentagon di Washington, Amerika Serikat dengan jamuan resmi kenegaraan, Jumat (16/10). Namun kedatangan Prabowo memantik reaksi senat AS dan aktivis HAM dari dalam dan luar negeri atas dugaan keterlibatan langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Senator Patrick Leahy, salah satu penyusun undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada militer asing yang dianggap melanggar HAM, mengecam keputusan pemerintahan Presiden Trump dengan mengatakan Prabowo “tidak memenuhi syarat untuk masuk negara ini. “Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, presiden dan menteri luar negeri kembali menunjukkan bahwa bagi mereka hukum dan ketertiban adalah slogan kosong yang tidak mengindahkan pentingnya keadilan,” kata Leahy kepada Reuters.
Amnesty International dan enam kelompok HAM lain, termasuk Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang memberikan visa kepada Prabowo. Diketahui bahwa Prabowo selama bertahun-tahun dilarang masuk ke wilayah AS, termasuk saat putranya lulus dari Universitas Boston.
“Prabowo Subianto adalah mantan jenderal yang dilarang (masuk AS) sejak tahun 2000 karena dugaan keterlibatan langsung pelanggaran hak asasi manusia,” kata kelompok-kelompok HAM itu dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.
IKOHI, organisasi yang termasuk dalam menandatangani surat ke Mike Pompeo agar visa tidak diberikan kepada Prabowo, mengatakan kecewa karena langkah AS memperkuat impunitas. “Bagi kami ini memperkuat impunitas karena Prabowo Subianto yang terkait dengan pelanggaran HAM bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Timor Leste,” kata Sekretaris Jendral IKOHI, Zaenal Muttaqin.
“Bagi kami ini akan jadi preseden bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk semakin bebas, semakin leluasa, semakin kokoh impunitas, bebas dari pengadilan, bebas dari penyelesaian secara hukum untuk memenuhi hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban,” ujarnya lagi.
“Tuntutan kami ke pemerintah AS juga sebenarnya untuk menekan Presiden Jokowi terhadap janjinya kepada keluarga korban penculikan 1997-1998 yang akan menyelesaikan dan mengembalikan 13 orang yang masih hilang. Hal ini sebagai upaya kami untuk mengingatkam bahwa masih ada masalah hukum atas kejahatan HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan secara hukum,” tandas Zaenal.
Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Menteri Pertahanan Mark Esper dan dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat Pentagon, termasuk dengan Menhan Esper sendiri. Sebelumnya Amerika memasukkan Prabowo dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya latar belakang pelanggaran HAM. Larangan ini diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama.
Prabowo, 68 tahun, mantan Komandan Kopassus, dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi di sejumlah tempat termasuk dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, serta di Timor Leste.Prabowo yang pernah menjabat komandan jenderal Kopassus pada ujung kekuasaan Soeharto banyak dituding terlibat penculikan aktivis dan mahasiswa.
Dikutip dari New York Times, juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipura mengatakan larangan terhadap Prabowo telah dicabut dan bahwa dia berkunjung ke AS untuk membicarakan kerja sama. Irawan juga mengatakan Prabowo mengakui bahwa Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan kunjungan itu dimaksudkan untuk mengeksplorasi bahwa militer kedua negara dapat bekerja sama di masa depan untuk memastikan kepentingan bersama dilindungi. Prabowo sebelum berangkat mengatakan “Amerika adalah negara penting, saya diundang dan saya harus memenuhi undangan.”
Seorang pejabat tinggi kementerian pertahanan Amerika juga membela keputusan menyambut Prabowo di Pentagon. “Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan oleh presiden terpilih Indonesia, negara ketiga terbesar di dunia,” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.
“Dia adalah mitra kami dari satu kemitraan sangat penting dan penting untuk melakukan kontak dengannya serta memperlakukannya sebagai mitra,” tambah pejabat tersebut.
Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan akan membicarakan kemungkinan pembelian pesawat tempur, langkah yang juga ingin dijajaki Rusia.
Dalam pertemuan dengan Prabowo, pejabat Amerika Serikat diperkirakan akan kembali memperingatkan Indonesia untuk tidak melakukan pembelian senjata besar-besaran dari Rusia, Pembelian pesawat tempur dari Rusia akan memicu dikeluarkannya sanksi AS berdasarkan peraturan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau badan yang mengawasi musuh Amerika melalui sanksi.
“Kami mengangkat risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan kementerian pertahanan dari berbagai negara,” kata pejabat AS.
** ass
