Jakarta | Jurnal Inspirasi
Banyaknya keluhan belajar secara online, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan konsep Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di tengah pandemi ini. Selain melarang kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah yang berada di daerah terdampak Covid-19, Mendikbud dinilai tak pernah sekalipun menjelaskan metode PJJ itu yang mana setiap daerah memiliki karakteristik dan kesulitan yang berbeda.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay melihat ada kegelisahan orang tua siswa terkait pelaksanaan PJJ saat pandemi. Di satu sisi, mereka ingin agar anaknya segera bisa kembali belajar di sekolah sebagaimana biasanya di sisi lain, kurva penyebaran Covid-19 terus meningkat bahkan, sudah mencapai lebih 100 ribu orang. Tetapi, Kemendikbud tidak punya desain PJJ karena pola pengajaran diserahkan ke masing-masing sekolah.
“Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau. Kalau belajar fisik, harus begini begitu. Di luar itu, harus belajar dari rumah,” ujar Saleh dikutip dari Sindonews, Selasa (28/7).
“Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri. Setiap sekolah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini telah berlangsung kurang lebih lima bulan,” imbuhnya.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhamamdiyah itu menuturkan dirinya pun belum pernah mendengar program PJJ yang disusun oleh Nadiem Makarim di masa pandemi ini. Begitu juga dengan fasilitas PJJ yang tidak disediakan sama sekali.
Bahkan, mungkin tidak dipikirkan sama sekali sehingga faktanya, ada banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran online.
“Padahal, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu besar. Menurut UU, 20 persen dari total APBN adalah untuk pendidikan. Maka jangan heran, anggaran kegiatan program organisasi penggerak (POP) saja mencapai Rp595 miliar. Di tengah pandemi seperti ini, uang sebanyak itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan secara bijaksana,” sesalnya.
Karena itu, Anggota Komisi IX DPR ini menyayangkan bahwa kegiatan PJJ yang diatur sekolah tidak difasilitasi oleh Kemendikbud. Bahkan, terkesan Kemendikbud menganggap bahwa semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online.
Tidak pernah juga terdengar bahwa Kemendikbud memikirkan agar paket data internet tidak memberatkan ekonomi para siswa. Atau paling tidak, seperti di negara tetangga, paket data tersebut disubsidi. “Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi backgroundnya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet,” tukas Wakil Ketua MKD DPR itu.
ASS |*
