Ciampea Jurnal Inspirasi
Ratusan warga desa di wilayah Kecamatan Ciampea penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah tampak berdesakan-berdesakan. Minimnya fasilitas yang disediakan pihak kantor perwakilan PT Pos itu disinyalir tidak diterapkannya protokol kesehatan. Bahkan akibat desak-desakan tersebut, 3 orang warga kampung Tegal Waru, Desa Tegalwaru jatuh pingsan.
Ketua Umum LSM Genpar, Sambas Alamsyah menyayangkan ditengah pandemi Covid-19, pemberian BST di kantor pos terlihat semraut. Di tempat itu tidak ada tenda agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak kepanasan dan antisipasi ketika turun hujan.” Ditambah tempat khusus untuk lansia atau disabilitas juga tidak diprioritaskan,” kata Sambas kepada Jurnal Bogor, Senin (20/7).
Tak hanya itu, lanjut Sambas, pemanggilan nomor antrean untuk para KPM, tidak menggunakan pengeras suara dan tidak dilengkapi running text. “Ini berdampak ditengah pandemi virus Corona, warga menjadi berdesak-desakan tanpa mengikuti anjuran protokol kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, bayangkan per harinya tidak kurang dari 500 warga dari 13 desa yang datang bergiliran untuk mengambil langsung BST ke kantor pos secara berkerumun. “Artinya apa, bantuan ini seharusnya bagikan saja ke masing=masing desa agar terpecah konsentrasi dan terbagi tidak disatu titik,” paparnya.
Sambas menerangkan, selain masih semrautnya sistem penyaluran dia juga menilai rawan adanya pemotongan oleh oknum-oknum terkait. ” Kami dari LSM Genpar sejauh ini sudah mengendus dugaan adanya pemotongan uang bantuan di salah satu desa,” kata dia.
Menurut Sambas, pemotongan terjadi di salah satu desa di wilayah Kecamatan Pamijahan. “Oknum tersebut memotong dari 1.800 ribu informasinya dipotong 200 ribu,” bebernya. “Nanti akan buktikan dan kami segera akan lakukan audensi dengan pihak Kecamatan Pamijahan terkait dugaan pemotongan uang bansos tersebut,” janjinya.
Sementara, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dian Mulyadiansyah Dinas Sosial Kabupaten Bogor, melalaui selulernya, mengaku bantuan dari kemensos melalui PT Pos itu bukan ranahnya. ” Tetapi begini untuk mengurai penumpukan sejumlah penerima manfaat yang akan mengambil bantuan di kantor pos maka pengambilan bantuan tersebut seharusnya dilakukan di kantor desa masing – masing,” tukasnya.
Hal ini untuk membantu percepatan agar tidak berdesak desakan. “Dan kami sudah sampaikan ke pihak PT Pos. Maka sangat dibutuhkan tenaga yang banyak dan dipandang perlu untuk penyaluran bansos itu dengan melibatkan pihak pemerintah desa,” pungkas dia.
** Arip Ekon
