Cisarua | Jurnal Inspirasi
Warga Kecamatan Cisarua, khususnya Desa Tugu Selatan hampir 70 persen mata pencaharian warganya masih tergantung pada jasa pariwisata. Dikutip dari Penapublik, Kamis (16/7), kondisi ini menyisakan kepiluan setelah Pemkab Bogor melakukan penertiban dan pembongkaran lapak PKL di rest area Gunung Mas, Selasa (14/7).
Kepala Desa Tugu Selatan, M. Eko Wdj turut prihatin sekaligus sedih ketika melihat pembongkaran dan penertiban lapak PKL di rest area Gunung Mas yang notabene kebanyakan warga masyarakat sekitar.
Orang nomor wahid di Tugu Selatan tersebut menuturkan bahwa dari awal sebenarnya Pemerintah Desa Tugu Selatan sudah sempat melayangkan sepucuk surat kepada Bupati yang ditembuskan ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor, pihaknya berupaya memfasilitasi warga setempat yang diketahui memang terdampak Covid-19.
“Waktu itu sifatnya hanya sementara karena melihat ada aktivitas yang luar biasa pengunjung yang datang ke rest area, Lalu dimanfaatkan oleh warga untuk berjualan. Jadi itu inisiatif semata-mata dari warga,” ujarnya.
Dalam surat resmi tersebut menyatakan bahwa pihaknya bersama warga sudah sepakat ketika terjadi pembangunan tahapan berikutnya bersedia akan mengosongkan rest area. “Kami siap ketika lokasi tersebut dimulai lagi pengerjaannya,kita sudah sepakat dengan warga untuk mengosongkan kembali rest area itu,” jelasnya.
Namun entah kenapa masih kata Eko, Pemkab mengambil langkah cepat menutup rest area dan melakukan penertiban para PKL oleh Satpol PP, Padahal disaat pandemi Covid seperti ini bicara masyarakat secara keseluruhan masih belum kondusif. Sementara Desa Tugu Selatan hampir 70 persen mata pencaharian warga masih bergantung pada jasa pariwisata.
“Ya, warga masyarakat khususnya di Tugu Selatan itu kecewa dengan langkah seperti ini. Meski sedih namun kami selaku Pemerintah Desa pada intinya tetap mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Pemkab Bogor sehingga kemarin pada saat penutupan rest area tetap kondusif dan terkendali,” ungkapnya.
Bahkan Ia menghimbau kepada warga agar jangan ada ekses apa-apa meskipun ada insiden kecil itu mutlak bukan dari warganya. Pihaknya juga berharap kepada Pemkab dalam situasi seperti ini agar lebih bijak dan penuh pertimbangan.
“Padahal kemarin masyarakat sudah mulai tersenyum, Sedikit banyaknya di masa Covid ini mereka bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya meskipun hanya mendapatkan 20-30 ribu rupiah,” tuturnya.
Sementara itu M. Teguh Mulyana, Ketua Kompepar dan tokoh masyarakat setempat yang sebelum terjadinya penertiban dan pembongkaran lapak PKL turut menghimbau kepada para pedagang di lokasi rest area tersebut, Namun berharap agar Pemkab bisa secepatnya memberikan solusi. “Segera PUPR serah terima kepada yang berwenang untuk membuat kios agar tertata rapi kedepannya,” tandas Bowi biasa disapa.
ASS|*
