Bogor | Jurnal Inspirasi
Jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia telah menembus angka 80 ribu lebih. Angka ini melonjak drastis sejak kasus pertama positif Covid-19 diumumkan pemerintah pada 2 Maret lalu. Namun seperti masyarakat masih abai dengan adanya virus ini. Sanksi yang dibuat pemerintah justeru disangsikan berjalan efektif.
“Dibuat serba salah, keluar rumah salah, di rumah terus juga salah. Jadi sekarang tergantung individu masing-masing karena tuntutan hidup rupanya lebih kuat dibanding kesehatannya. Sekeras apapun sanksi, ini tuntutan hidup yang tidak bisa dipenuhi pemerintah. Bantuan pemerintah itu untuk bertahan berapa lama?,” ujar Fatih Ramadhan (38), salah seorang pekerja di Bogor Utara, Kota Bogor, Kamis (16/7).
Di DKI Jakarta tak jauh beda. Salah seorang pekerja taman di wilayah Mampang, Alfan (31), mengatakan tingginya angka kasus Corona tidak serta merta karena kesalahan masyarakat saja. Ia menyebut, masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan berimbas kepada penularan, juga disebabkan dari sikap pemerintah yang tidak tegas.
“Sebenarnya sekarang kembali lagi ke pemimpin, sekeras apapun kalau memang bagus, pasti kita menurut. Istilahnya tindak tegasnya benar-benar, enggak omdo,” kata dia dikutip dari CNN.
Ia justru menyinggung sikap pemerintah yang sejak awal menganggap sepele virus ini, hingga virus masuk dan sekarang kasusnya sudah mencapai puluhan ribu. “Sekarang paling banyak Jawa Timur kan, awal-awal pemimpinnya menyepelekan. Dari awal Anies wanti-wanti juga, disepelein sama Menteri Terawan,” kata dia.
Lebih lanjut, bagi dirinya sendiri, ia tidak terlalu takut tertular virus corona, sebab menurutnya, penyakit itu merupakan penyakit “orang kaya”. “Makanya kita enggak terlalu khawatir (tertular), namanya kita kan enggak pernah bersentuhan dengan orang kaya,” kata dia.
Hal berbeda dinyatakan Ade Efendi (68). Ia mengamini apa yang sering dikatakan oleh pemerintah. Menurut pedagang rokok keliling ini, selama ini memang masih banyak warga tak patuh terhadap protokol kesehatan. “Ada benarnya, rakyatnya ini yang enggak bisa diatur, sekarang di pasar ramai, sudah ada anjuran, sudah diatur,“ kata dia.
Meski demikian Ade maklum jika masih banyak warga yang keluar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan karena tuntutan ekonomi. Menurutnya, bantuan dari pemerintah yang selama ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu tidak mampu memenuhi kebutuhan. “Dikasih cuma berasnya, untuk lauknya mana, bayar kontrakannya. Mungkin dikiranya semua punya rumah sendiri,” ucap dia.
Ia mengaku selalu mengikuti perkembangan terkait virus corona di Indonesia, karena hal itu, ia tahu dirinya termasuk kelompok usia yang rentan tertular. “Harapannya corona ini dihabisin. Diusahain yang udah kena diobatin. Harus habis corona ini, biar pemerintah enggak perlu bantu (warga) lagi,” ucap dia.
Pendapat lainnya datang dari Yaya (56) seorang pemulung di wilayah Pancoran. Selama ini ia mengaku antara percaya dan tidak percaya dengan adanya virus corona. Karena hal itu, saat berkeliling, ia mengaku tidak selalu menggunakan masker. Ia mengaku baru mendapat masker dari warga lain yang lewat saat berpapasan dengannya. “Masker dikasih sama orang yang lewat. Ini dipakai karena takut petugas,” kata dia.
Hal yang senada dikatakan oleh Ahmad (38), seorang pedagang cilok. Ia mengaku termasuk orang yang masih kurang percaya dengan adanya virus corona. Ia pun terlihat tidak menggunakan masker. “Masker mah ada, bawa, cuma kuping sakit kalau pakai terus. Kalau ada razia, tinggal pakai. Orang-orang aja banyak yang enggak pakai,” kata dia.
Ia sendiri tidak tahu dari mana penularan virus ini, karena hal itu, ia tidak terlalu mengikuti protokol kesehatan. “Kalau bersin, batuk dari dulu udah bikin penyakit. Kenapa sekarang jadi namanya corona,” kata dia.
Terkait dengan protokol kesehatan, Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan sanksi bagi warga yang melanggarnya, salah satunya tidak menggunakan masker. Sanksi itu berupa sanksi sosial hingga tindak pidana ringan.”Kita siapkan regulasi untuk memberikan sanksi, baik dalam bentuk denda atau kerja sosial atau tipiring (tindak pidana ringan). Tapi masih dalam pembahasan,” ujar Jokowi, Senin (13/7).
ASS |*
